KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons krisis pasokan batubara yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga memicu pemadaman listrik secara bergilir di masyarakat. 

Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Pemerintah membentuk tim pengadaan batubara lintas instansi demi membenahi rantai pasok komoditas energi tersebut.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyayangkan kendala operasional yang kembali berulang, mengingat permasalahan serupa pernah terjadi beberapa tahun silam sehingga tata kelola pengawasan harus diperketat. 

Baca Juga: Minyak Dunia Melandai, Harga BBM Non-Subsidi Berpeluang Turun pada Juli 2026

"Kan 2022 kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN, 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim," katanya saat ditemui di Istana Negara, Senin (22/6/2026).

Dalam menjaga transparansi dan tata kelola yang akuntabel, keanggotaan tim tak hanya melibatkan internal kementerian, tetapi turut menggandeng instansi pengawas dan penegak hukum. 

"Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara (Minerba), BPKP, Inspektur Jenderal dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya," tegas Bahlil.

Di samping itu, Bahlil membeberkan instruksi Kepala Negara yang meminta adanya penyelesaian secara terukur agar keandalan listrik nasional dapat segera pulih. 

"Arahan bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," lanjutnya.

Meskipun secara regulasi bisnis pemenuhan pasokan merupakan domain korporat, Kementerian ESDM saat ini tetap turun tangan memfasilitasi kebutuhan pasokan komoditas batu bara kalori menengah. 

"Dan kami dari Kementerian ESDM sudah membantu PLN dalam rangka mencarikan batubara yang medium kalori itu. Sebenarnya B2B, Pemerintah nggak boleh terlalu banyak masuk ke dalam ini. Tapi karena ya udah lah kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik ya," pungkasnya.

Baca Juga: PLN IP Kirim Perdana Biomassa Sorgum Dust untuk Co-Firing PLTU Pelabuhan Ratu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News