KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemadaman listrik dalam skala luas alias blackout melanda sebagian wilayah Sumatra pada akhir pekan ini. PT PLN (Persero) memetakan bahwa gangguan jaringan kelistrikan tersebut berdampak terhadap 13,1 juta pelanggan di Sumatra.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan indikasi awal blackout disebabkan cuaca buruk yang mengganggu jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kilovolt (kV) Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi.

Hal ini terjadi sekitar pukul 18.44 WIB pada Jumat (22/5/2026), yang membawa efek domino terhadap sebagian sistem kelistrikan Sumatra.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Gangguan pada ruas transmisi berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatra, mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah,” jelas Darmawan melalui keterangan yang disampaikan pada Sabtu (23/5/2026).

Menanggapi blackout listrik di Sumatra, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan sambaran petir atau cuaca buruk menjadi penyebab pemadaman listrik massal tersebut.

Dalam sistem kelistrikan modern, Fabby menyatakan bahwa gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak berkembang menjadi blackout regional yang berdampak pada jutaan pelanggan.

Baca Juga: Ambisi RI Jadi Penentu Harga Sawit Dunia Tak Mudah, Ini Tantangannya

IESR menilai peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar terkait ketahanan dan keandalan sistem kelistrikan Sumatra.

"Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas lintas provinsi. Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan secara transparan kepada publik,” kata Fabby melalui keterangan yang disampaikan kepada Kontan.co.id, Minggu (24/5/2026).

Menurut Fabby, gangguan awal akibat cuaca ekstrem mungkin saja menjadi pemicu langsung. Namun, akar masalahnya dapat berkaitan dengan lemahnya redundansi jaringan transmisi, bottleneck sistem, ketidakcukupan cadangan daya, serta kelemahan pada sistem proteksi dan pengendalian grid.

IESR pun mendesak agar pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator di sektor ketenagalistrikan, melakukan investigasi teknis secara mendalam. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, serta akar masalah sistemik dari blackout.

"Investigasi perlu dilakukan secara independen, melibatkan para pakar non-pemerintah, dan berbasis data teknis seperti relay logs, SCADA, PMU/frequency records, sequence of events, kondisi aset transmisi, serta performa sistem proteksi dan operasi pembangkit,” tegas Fabby.

Kompensasi kepada Pelanggan

Fabby menyoroti bahwa pemadaman listrik yang meluas menimbulkan kerugian ekonomi bagi rumah tangga, pelaku usaha, layanan publik, industri, dan masyarakat luas. Termasuk bagi PLN sendiri yang kehilangan pendapatan dari energi yang tidak tersalurkan (energy not served).

Baca Juga: Termasuk Judi Online, Komdigi Blokir Polymarket Seperti di Negara Lain

Selain investigasi mendalam terhadap blackout di Sumatra, IESR juga meminta agar PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 27/2017 yang telah mengalami perubahan kedua menjadi Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).

Lembaga konsumen punya catatan yang sama. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menegaskan kewajiban kompensasi tetap berlaku selama realisasi mutu pelayanan tidak sesuai standar yang ditetapkan pada Permen ESDM No. 2/2025. Sebagai penyedia layanan publik, PLN memikul tanggung jawab untuk melakukan percepatan pemulihan.

Namun, YLKI menekankan bahwa pemulihan saja tidak cukup. YLKI menuntut evaluasi menyeluruh serta penerapan mekanisme mitigasi risiko yang lebih andal, khususnya melalui pembangunan dan optimalisasi sistem looping yang mumpuni untuk memastikan keandalan distribusi listrik.

PLN wajib menempatkan investasi pada keandalan sistem sebagai prioritas utama guna menghindari kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri.

"YLKI prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Tentu ada kerugian dari kedua belah pihak. PLN mengalami kerugian operasional dan reputasi. Konsumen mengalami kerugian ekonomi atas aktivitas sehari-hari maupun bisnis yang terhambat," kata Niti saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/5/2026).

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyoroti pentingnya langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi fenomena krisis iklim dan potensi bencana ekologis yang semakin meluas. Tak hanya oleh PLN, mitigasi juga harus dilakukan oleh Kementerian ESDM dan pemerintah daerah terhadap infrastruktur kelistrikan.

Di sisi lain, Tulus mengingatkan bahwa konsumen bisa mendapatkan kompensasi atas kejadian pemadaman jika lama waktu pemadaman melewati batas maksimal yang ditentukan PLN setempat. Besaran kompensasi maksimal 15% dari biaya abonemen bagi pelanggan kategori rumah tangga.

Baca Juga: Indonesia Sulit Jadi Penentu Tunggal Harga Sawit Dunia, Ini Penjelasan GAPKI

"Energi listrik itu infrastruktur utama, paling esensial untuk saat ini. Saat terjadi gangguan pasokan, apalagi level blackout, kerugian masif tak terhindarkan, baik dari sisi sosial, ekonomi, bahkan aspek keamanan," ujar Tulus.

Dalam konferensi pers kemarin, Darmawan menyatakan bahwa jaringan transmisi yang terganggu sudah berhasil dipulihkan kembali. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap.

Hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. “Proses penyalaan pembangkit dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan sistem," kata Darmawan.

Pembangkit berbasis hidro dan gas dapat langsung membantu menyuplai sistem sebagai fast response untuk mempercepat recovery awal. Sementara pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih lama, antara 15 hingga 20 jam mulai dari start-up, sinkron, hingga beroperasi penuh.

Hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, lebih dari 3.192 megawatt (MW) pasokan listrik telah berhasil disalurkan dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Sehingga, sebanyak 8.351.670 pelanggan terdampak juga kembali mendapat pasokan listrik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News