KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keandalan pasokan dan sistem kelistrikan di Indonesia kembali menjadi sorotan pasca pemadaman yang melanda tiga pulau besar. Setelah blackout di Sumatera dan pemadaman listrik bergilir di Jawa, sejumlah daerah di Kalimantan masih mengalami pemadaman. Kondisi listrik yang byarpet tersebut turut menjadi sorotan Kepala Negara. Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa (4/8/2026). Presiden menginstruksikan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pemadaman listrik. Bahlil mengakui beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan masih terjadi pemadaman listrik. Bahlil mengklaim bahwa pemadaman di Kalimantan terjadi karena persoalan pemeliharaan, bukan karena kendala pasokan energi.
"Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan, energinya nggak ada masalah. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," ujar Bahlil. PT PLN (Persero) belum memberikan update informasi terkait progres penanganan pemadaman listrik di Kalimantan. Dari informasi yang beredar, pemadaman listrik di Kalimantan terjadi karena berbagai faktor, salah satunya akibat gangguan operasional pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Merujuk informasi yang disiarkan oleh PLN Unit Kalimantan Selatan - Tengah (Kalselteng) melalui akun media sosial, salah satu pembangkit yang terkendala adalah PLTU milik Independent Power Producer (IPP) di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. PLTU tersebut mengalami gangguan pada komponen utama boiler. Perbaikan masih berlanjut pada bulan ini. Sebelumnya, kendala operasional melanda PLTU di Tabalong, yang mengalami gangguan pada sistem pelumasan komponen turbin uap.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Landa Pulau Jawa, Dirut PLN Ungkap Kendala Pasokan Batubara ke PLTU Pemadaman listrik berulang yang terjadi di berbagai wilayah membuat gerah masyarakat dan dunia usaha. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik merupakan salah satu fondasi utama bagi kegiatan ekonomi, investasi, dan daya saing industri. Rangkaian kejadian mulai dari blackout di Sumatera, pemadaman bergilir di Jawa, serta pemadaman di Kalimantan harus menjadi perhatian serius. Gangguan kelistrikan tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi juga sebagai isu yang berpengaruh terhadap kepastian berusaha. "Dari perspektif investasi, kepastian pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor ketika memilih lokasi investasi. Oleh sebab itu, menjaga tingkat keandalan listrik sama pentingnya dengan penyediaan insentif fiskal maupun kemudahan perizinan," kata Erwin saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (5/8/2026). Pelaku usaha yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan seperti industri manufaktur, pengolahan mineral, makanan dan minuman, cold storage, rumah sakit, hingga sektor jasa, harus mengoperasikan genset sebagai sumber listrik cadangan yang meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional. Kerugian tidak hanya berasal dari berhentinya produksi, melainkan juga dari penurunan produktivitas tenaga kerja, potensi kerusakan bahan baku maupun produk, gangguan terhadap sistem digital dan logistik, serta tambahan biaya energi. "Kadin berharap dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan, percepatan pemulihan sistem, serta penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat dan dunia usaha agar pelaku usaha dapat melakukan mitigasi operasional secara lebih baik," imbuh Erwin. Sorotan serupa datang dari lembaga konsumen. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyatakan bahwa rangkaian pemadaman ini menandakan masih banyak persoalan kelistrikan yang tata kelolanya belum terlaksana dengan baik, terutama keandalan pasokan listrik dan lemahnya mitigasi risiko. "Akibatnya dampak konsumen dirasakan cukup besar dan nyata. YLKI sudah berkali-kali meminta adanya evaluasi dalam tata kelola keandalan listrik ini, dan persoalan ini belum terselesaikan dengan baik," ujar Niti.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Bergilir oleh PLN, YLKI: Kompensasi Sepatutnya Diberikan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi mendesak adanya transparansi dan langkah mitigasi yang jelas agar persoalan serupa tidak terus berulang. Apabila pembangkit dan sistem kelistrikan dalam kondisi andal, proses pemeliharaan seharusnya tidak sampai menyebabkan pemadaman dalam skala luas dan waktu yang lama. "Mesin pembangkit memang banyak yang sudah menua, sehingga perlu pemeliharaan. Tapi kalau cadangan atau reserve margin cukup yakni 30%, maka tidak akan terjadi pemadaman bergilir. Pemerintah harus menjamin energi listrik sebagai infrastruktur yang andal untuk menjamin hak dasar warga negara sebagai konsumen listrik, serta menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi," tegas Tulus. Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menyoroti rangkaian blackout di Sumatera serta pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan menunjukkan persoalan yang bersifat sistemik. Badiul mendesak agar pemerintah dan PLN mengevaluasi keandalan transmisi, distribusi, sistem proteksi, cadangan daya, serta manajemen risiko operasional secara menyeluruh. "Listrik merupakan layanan berbayar, masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang andal. Momentum ini harus menjadi titik balik reformasi sektor ketenagalistrikan melalui audit independen, transparansi penyebab gangguan, modernisasi jaringan, serta penguatan investasi pada ketahanan sistem," ujar Badiul. Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna punya catatan serupa. Putra mendesak adanya audit independen yang harus dilakukan secara rutin untuk memastikan keandalan di masing-masing sistem ketenagalistrikan. "Data-data yang ada di ranah publik sangat terbatas. Keandalan sistem PLN itu seperti kotak hitam bagi banyak pihak," kata Putra.
Baca Juga: Pemadaman Listrik di Antara Ketergantungan Batubara, RKAB, Harga DMO &Transisi Energi Di sisi lain, Putra memberikan catatan terkait kondisi keuangan PLN. Dia mengingatkan bahwa sekitar 30% pendapatan PLN berasal dari subsidi dan kompensasi. Dus, pemerintah mesti membayar secara tepat waktu agar tidak mengganggu arus kas dan kemampuan keuangan PLN dalam menjalankan operasional maupun investasi. "Sebagai korporasi, situasi keuangan (PLN) sangat rentan. Yang dikhawatirkan, ini berakibat ke dalam operasional maupun investasi. Keandalan listrik, bukan hanya bicara tambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga pemeliharaannya dengan baik, termasuk jaringan distribusi yang terpelihara dan upgrade terus menerus," tegas Putra. Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara menimpali bahwa pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera, Jawa dan Kalimantan memiliki akar permasalahan yang berbeda-beda. Persamaannya, kejadian tersebut menunjukkan sistem ketenagalistrikan di Indonesia masih rapuh. Raditya menyoroti kasus blackout Sumatera menjadi contoh betapa jaringan listrik PLN sangat rentan terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Sementara pemadaman bergilir di Jawa menjadi contoh nyata kerentanan pasokan energi, khususnya suplai batubara di tengah dinamika harga di pasar global.
Dari aspek perencanaan, Raditya melihat pemadaman di Kalimantan menunjukkan kekurangcakapandalam mengelola aset-aset pembangkit dan contigency plan untuk mengatasi pemeliharan aset dan jaringan kelistrikan. Pasalnya, ada sekitar 538 Megawatt (MW) pembangkit listrik captive berbasis gas maupun batubara yang saat ini beroperasi di Kalimantan. Sebagai contigency, Raditya menilai pembangkit captive tersebut idealnya dapat menjadi opsi untuk menjaga keandalan suplai dari sistem di Kalimantan. "Ketika pemeliharaan dan perawatan mendesak dilakukan, apakah tidak direncanakan untuk bagaimana mengganti produksi listrik yang akan hilang sementara? Misal dengan memanfaatkan excess power pembangkit listrik captive yang ada," tandas Raditya.
Baca Juga: Kadin, Apindo, HKI Ungkap Dampak Pemadaman Listrik Bergilir Bagi Industri & Pengusaha Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News