KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produsen keramik merespons positif langkah otoritas untuk melonggarkan kebijakan kredit properti. Kebijakan ini diyakini bisa mendorong bisnis properti, termasuk sektor pendukungnya seperti industri keramik.

Setidaknya ada dua kebijakan yang mendorong bisnis properti. Pertama, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan loan to value (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR). Kini, rasio LTV untuk semua tipe rumah pertama dibebaskan kepada manajemen risiko setiap bank. Artinya, konsumen bisa saja tidak menyetorkan uang muka untuk membeli rumah pertama.

Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurunkan rasio aset tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit properti. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong bank agar lebih agresif mengucurkan pembiayaan KPR.

Para pelaku industri keramik mengapresiasi pelonggaran kebijakan tersebut. "Kami menduga relaksasi LTV bisa berdampak positif," ungkap Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Elisa Sinaga, kepada KONTAN, Senin (20/8).

Saat ini proyek properti memang belum meningkat signifikan dan berdampak ke industri keramik. Jadi, produksi keramik domestik belum sepenuhnya terserap ke proyek properti. Nah, kebijakan kemudahan KPR tentu berpotensi menggairahkan industri keramik.

Stok penuh

Beberapa tahun yang lalu, industri keramik lokal masih mendominasi pasar dalam negeri. Adapun total kapasitas terpasang industri ini mencapai 500 juta meter persegi (m²). Sebagian besar produksi dapat diserap oleh kebutuhan properti.

Lantaran saat ini daya serap sektor properti tak maksimal, maka stok keramik bisa bertahan tiga hingga empat bulan di dalam gudang penyimpanan. "Dulu stok di gudang cuma bertahan satu sampai dua minggu. Sekarang gudangnya penuh semua dan bisa disimpan tiga hingga empat bulan," ungkap Elisa.

Direktur PT Arwana Citramulia Tbk, Edy Suyanto juga mengatakan pelonggaran kebijakan KPR bisa berdampak pada penyerapan produk keramik. "Khususnya segmen keramik menengah ke bawah, yang merupakan fokus Arwana," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Namun, Arwana tidak terburu-buru menggarap pengembang properti segmen menengah ke bawah. Melainkan fokus pada pasar end user alias pemakai langsung yang menyumbang besar pendapatan perusahaan.

Direktur Independen PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk, Handono Warih, juga menilai segmen properti saat ini masih kecil terhadap total penjualan. Perusahaan ini belum menanggalkan strategi mereka dalam menggenjot bisnis ritelnya.

Di sisi lain, pelaku industri keramik juga menyambut baik rencana pemerintah membatasi 500 item produk impor. Hal ini bisa menjadi peluang bagi industri keramik untuk bertumbuh. Elisa menilai, dengan kebijakan itu, pemerintah tentu harus memilah produk impor tersebut. "Kalau produk bahan baku atau bahan baku penolong produksi tentu jangan dilarang impornya," ungkap dia.

Asaki berharap regulasi yang digodok nantinya harus terukur jelas. Sedangkan importasi keramik saat ini masih menjadi batu sandungan bagi industri keramik lokal, selain persoalan harga gas yang dinilai masih cukup tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia