KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Kabupaten Lebak di Banten menjadi proyek percontohan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi melalui aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Terpadu atau Sepakat.

Pj Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mengungkapkan, sistem tersebut  sangat membantu pembangunan di daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi sehingga lebih tepat sasaran.

Validitas data menjadi hal yang krusial untuk memastikan program pemerintah yang berorientasi kepada layanan yang lebih inklusif. "Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan target pembangunan prioritas. Sepakat menjadi solusi bagi Kabupaten Lebak untuk mengatasi tiga masalah krusial yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan penanganan inflasi.,” ujar Iwan, dalam keterangannya, Rabu (24/7).

Forum Kolaborasi Pemanfaatan Data Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI dan Sepakat di Kabupaten Percontohan Lebak diselenggarakan bersama Kemendagri, Bappenas dan Pemkab Lebak, dengan dukungan dari Skala, program kemitraan Australia-Indonesia.

Pemanfaatan data Regsosek untuk intervensi pembangunan merupakan hal tepat. Data Regsosek merupakan kumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan. “Data Regsosek ini dapat dijadikan sebagai sumber data tunggal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program,” lanjut Iwan.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo menambahkan, salah satu kolaborasi dalam penanggulanan kemiskinan ekstrem, yaitu dengan memanfaatan data Regsosek yang dipadankan dengan data milik Pemkab Lebak.

“Data Regsosek yang telah dikumpulkan secara nasional pada tahun 2022 ini mencakup kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk. Data Regsosek dapat membantu Pemda dalam menyusun prioritas program sesuai tingkat kesejahteraannya,” jelas Tirta.

Baca Juga: Sebanyak 25,22 Juta Masyarakat Indonesia Masih Miskin, Terbanyak di Pulau Jawa

Tirta berharap, pemanfaatan data Regsosesk dengan aplikasi Sepakat  ini bisa mengurangi angka kemiskinan menjadi 0,5%-0,8% pada tahun 2045 serta tingkat rasio gini 0,29-0,32. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengambil langkah pendekatan yang transformatif yaitu mengedepankan sosial, ekonomi dan tata kelola.

“Ke depan, pemanfaatan data Regsosek perlu disinkronkan dan diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah, sehingga pemanfatannya menjadi lebih optimal," imbuh Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris.

Team Leader Program Skala,  Petrarca Karetji mengungkapkan, Skala yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, Skala berupaya menyediakan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

“Skala memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kami mendorong perencanaan dan penganggaran untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif. Skala juga mendukung pembentukan tim pendukung dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di sejumlah daerah,” terang Petrarca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian