KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan salah satu program untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dalam mendukung perencanaan pembangunan.

Hasil dari kegiatan KSP tersebut dipublikasikan ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta yang merupakan wadah berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang memuat 85 peta tematik hasil kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Sejak diluncurkan tahun 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Geoportal Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berbasis spasial.

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

“Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan yang berkeadilan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan. Ke depannya, KSP ditargetkan dapat dibagi kepada publik secara bertahap agar pemanfaatannya bisa lebih luas lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sosialisasi dan Pembagian Akun Geoportal Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial secara virtual pada Kamis (25/11).

Baca Juga: Begini peluang digitalisasi dalam mendongkrak perekonomian dalam negeri

Secara regulasi, penyelenggaraan informasi Geospasial diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

PP dan Perpres tersebut disusun dan disinergikan dengan pelaksanaan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, terutama dalam rangka mewujudkan data informasi geospasial yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, salah satunya dalam mendukung kepastian investasi.

Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas informasi geospasial, melakukan pembinaan berbagai informasi geospasial nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta penguatan pemanfaatan Kebijakan Satu Peta.

“Dukungan dan partisipasi dari Kementerian/Lembaga serta seluruh masyarakat diperlukan untuk memberikan terobosan yang inovatif agar pemanfaatan informasi geospasial bisa terakselerasi menjadi bahan untuk mengambil keputusan yang sangat berperan dan berpengaruh bagi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News