KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mencerminkan perlunya penyesuaian terhadap kapasitas implementasi program, bukan semata-mata langkah efisiensi fiskal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika pemerintah benar memangkas anggaran MBG sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun atau sekitar 15% dari pagu tahun ini, kebijakan tersebut dapat dipahami dari sisi kesehatan fiskal karena memberi ruang bagi APBN di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara dan ketidakpastian ekonomi global.

Namun, menurutnya, penyesuaian tersebut juga menunjukkan bahwa perencanaan anggaran MBG sebelumnya terlalu ambisius dibandingkan dengan kemampuan pelaksanaannya.

Baca Juga: CORE: Pemangkasan Anggaran MBG Cerminkan Koreksi Perencanaan, Bukan Murni Efisiensi

"Ketika serapan anggaran tahun sebelumnya masih jauh dari pagu yang tersedia, sulit membenarkan lonjakan anggaran yang sangat besar dalam waktu singkat. Karena itu, penyesuaian ini lebih tepat dipandang sebagai koreksi terhadap asumsi awal program daripada keberhasilan efisiensi anggaran," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, Reuters melaporkan pemerintah tengah menyiapkan pemangkasan anggaran MBG sebesar sekitar 15% atau setara Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun.

Penyesuaian tersebut disebut berpotensi diikuti dengan pengurangan jumlah penerima manfaat maupun dapur penyedia makanan.

Menanggapi hal tersebut, Yusuf menilai penyesuaian anggaran saat ini lebih mencerminkan respons pemerintah terhadap tekanan fiskal dan tantangan implementasi program dibandingkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap desain MBG.

Menurut dia, indikasinya terlihat dari langkah pemerintah yang lebih banyak berfokus pada pengurangan belanja, sementara pembenahan aspek mendasar seperti akurasi sasaran penerima manfaat, penguatan tata kelola, transparansi pengadaan, hingga pengawasan rantai pasok belum menjadi perhatian utama.

Baca Juga: Ekonom: Proyek PLTS 100 GW Prabowo Terlalu Ambisius dan Kurang Realistis

"Persoalan terbesar MBG bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran," katanya.

Yusuf menambahkan, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pengurangan anggaran, melainkan juga meningkatkan kualitas belanja agar tujuan program tetap tercapai.

Ia menyarankan agar pelaksanaan MBG diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama masyarakat rentan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, keterlibatan petani, koperasi, serta pemasok pangan lokal juga perlu diperkuat agar manfaat ekonomi program tetap dirasakan di daerah.

Baca Juga: Strategi Widodo Makmur (WMUU) Genjot Penjualan pada 2026, MBG Jadi Angin Segar

"Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menjaga efisiensi fiskal tanpa mengorbankan tujuan utama program, baik dari sisi perbaikan gizi maupun penguatan ekonomi lokal," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News