KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana memangkas anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 306 triliun pada 2025.

Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan bahwa langkah efisiensi anggaran ini berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menurut Awalil pemotongan anggaran ini harus diimbangi dengan perhitungan yang tepat sasaran.

BTN dan Kabupaten Minahasa Utara Luncurkan DigiKab Powered by Balé

Baca Juga: Pagu Kementerian ATR/BPN Dipangkas Hingga Rp 2 Triliun, Ini Kata Nusron Wahid

“Target pendapatan APBN 2025 sebesar Rp 3.005 triliun berisiko tidak tercapai. Jika rencana belanja tidak berubah, hanya direalokasi, maka defisit sangat mungkin melampaui Rp 616 triliun dan rasionya mendekati 3%,” ujar Awalil, Selasa (11/02).

Hal ini menunjukan bahwa tanpa strategi yang tepat, pemotongan anggaran dapat memperburuk kondisi fiskal Indonesia.

Awalil juga menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi dana yang dipotong.

“Mesti dihitung hasil bersih antara tambahan manfaat dengan kehilangan yang terjadi,” tegas Awalil. Pemotongan ini tidak hanya berdampak pada belanja administratif, tetapi juga pada belanja modal beberapa K/L.

Baca Juga: Anggaran Dipangkas Rp 74,7 Miliar, Komisi Yudisial Sebut Bisa Berdampak ke Pelayanan

Dengan kondisi ekonomi yang sedang tertekan, evaluasi terhadap program yang dipangkas menjadi sangat krusial.

“Nanti tergantumg yang ternyata banyak dipangkas apakah program yang memiliki keterkaitan kuat atau rendah bagi dinamiki ekonomi, khususnya dunia usaha,” tambah Awalil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News