KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota produksi bijih nikel nasional pada 2026 menjadi maksimal 260 juta ton, turun signifikan dari RKAB 2025 yang mencapai 364 juta ton. Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri smelter, terutama terkait kapasitas idle dan ketidakpastian pasokan.

Ekonom Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak menilai, pemangkasan kuota bisa memicu defisit bijih domestik karena kapasitas smelter, khususnya HPAL untuk baterai kendaraan listrik, sudah melebihi pasokan bijih yang diizinkan.

"Smelter berisiko mengalami idle capacity, investor dirugikan karena harus memotong produksi sementara beberapa biaya tetap, tetap berjalan. PHK pun berpotensi terjadi," kata Ishak kepada Kontan, Senin (19/1/2026).

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Baca Juga: Kehadiran Kendaraan Listrik Dinilai Efektif Tekan Subsidi BBM dan Emisi

Alternatifnya, perusahaan smelter bisa mengimpor bijih dari Filipina, New Caledonia, atau Solomon Islands, namun biaya produksi dipastikan meningkat.

Ishak menekankan, timing kebijakan ini tidak tepat karena banyak smelter HPAL baru mulai beroperasi. Ia menyebut ketidakpastian ini mencerminkan kegagalan pemerintah menyediakan peta jalan industri yang jelas.

Menurutnya, pemerintah perlu menghitung lebih hati-hati elastisitas penurunan produksi terhadap harga nikel internasional, serapan tenaga kerja domestik, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan royalti. Alokasi produksi idealnya diprioritaskan pada smelter yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Sementara itu, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan PII sekaligus Dewan Penasehat Perhapi, Rizal Kasli, menyoroti implikasi kebijakan terhadap pasar global. Pemerintah berencana menekan produksi nikel ke level 250 juta ton ore untuk mengendalikan harga nikel dunia, di mana Indonesia kini menjadi penentu harga global dengan pangsa produksi dan penjualan lebih dari 50%.

"Industri pengolahan nikel berisiko tidak memperoleh bijih sesuai kapasitas smelter, sehingga beberapa line produksi terpaksa berhenti. Perusahaan mungkin harus mengimpor ore dari Filipina, New Caledonia, Australia, atau negara Pasifik lain," jelas Rizal kepada Kontan, Senin (19/1/2026).

Rizal juga mengingatkan, agenda hilirisasi nikel belum sepenuhnya tercapai. Keberhasilan yang ada baru sebatas produksi bahan setengah jadi seperti FeNi, NPI, Ni-Matte, dan MHP.

Pemerintah diharapkan mendorong industrialisasi lanjutan agar produk jadi bernilai tambah tinggi bisa diproduksi dalam negeri, misalnya pesawat terbang dan produk manufaktur lain yang saat ini masih banyak diimpor.

Menurut Rizal, pembangunan industri maju bisa didorong melalui sinergi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan, didukung investor seperti Danantara yang memiliki modal besar untuk pengembangan manufaktur.

"Tujuannya, memaksimalkan penyerapan produk intermediate dari smelter menjadi produk jadi bernilai tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor," tandasnya.

Baca Juga: Sailun Resmikan Pabrik Ban di Demak, Bidik Pasar Domestik dan Ekspor Asia Pasifik

Selanjutnya: Cuan 60,37% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini (19 Januari 2026), Bergerak Kemana?

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Selasa 20 Januari 2026, Utamakan Kolaborasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News