KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan utilitas di Asia dikabarkan mulai bersiap menghadapi potensi kekurangan pasokan batubara menyusul langkah penambang batubara di Indonesia yang menghentikan sementara ekspor batubara spot. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan membatasi produksi batubara nasional melalui pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Menanggapi kekhawatiran pemangkasan produksi batubara berpotensi memicu risiko pemadaman listrik di negara importir, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan pemerintah telah mengantisipasi dampak tersebut.
Baca Juga: Pertamina Integrasikan Tiga Lini Bisnis Hilir, Perkuat Pasokan Energi Nasional “Enggak, kami sudah antisipasi. Insya Allah enggak,” ujar Tri saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026). Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai pemotongan RKAB secara alami akan meningkatkan beban biaya produksi. Hal ini terjadi karena biaya menjadi tidak ekonomis jika volume produksi ditekan terlalu dalam. “Kondisi ini mendorong penambang untuk berstrategi mengamankan kontrak jangka panjang sebagai respons atas kenaikan biaya yang tidak ekonomis,” ujarnya saat dihubungi Kontan, Kamis (5/2/2026). Menurut Gita, pasar akan merespons jika harga sudah tidak ekonomis, mulai dari mencari pemasok alternatif hingga meningkatkan porsi kontrak jangka panjang. Penghentian pasar spot, kata dia, bisa bersifat sementara maupun jangka panjang, tergantung ketersediaan pasokan global. Secara normatif, porsi ekspor spot batubara Indonesia berada di kisaran 20%–30%, bergantung pada strategi masing-masing perusahaan. Negara tujuan ekspor utama Indonesia diperkirakan menjadi pihak paling terdampak. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai, rencana pengendalian produksi batubara merupakan kebijakan yang rasional untuk menyesuaikan dinamika pasar global dan menopang harga. Sebagai langkah antisipasi, Sudirman menilai wajar apabila penambang memprioritaskan penjualan kepada pembeli dengan kontrak jangka panjang dan menghentikan sementara penjualan spot. “Kita lihat ke depan apakah kebijakan ini mampu mengerek harga batubara global. Jika harga kembali naik, bukan tidak mungkin pemerintah akan melonggarkan kebijakan melalui revisi RKAB di tengah tahun,” jelasnya saat dihubungi Kontan, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: Pertamina Bakal Groundbreaking Kilang Bioavtur 6.000 Bph di Cilacap Besok (6/2) Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan, setelah adanya pengurangan produksi, perusahaan akan berkomunikasi dengan pembeli terkait kontrak yang dimiliki. Menurutnya, setiap korporasi memiliki strategi tersendiri dalam menghitung besaran kontrak jangka panjang maupun kontrak spot. Selanjutnya, korporasi akan menganalisis arah permintaan batubara serta proyeksi harga di masa depan. Dari sisi dampak, Singgih menilai negara-negara importir yang tidak memiliki sumber daya batubara sendiri akan merasakan efek yang lebih signifikan. Adapun, Kolumnis Reuters Gavin Maguire, Rabu (4/2), menulis seorang pejabat industri pertambangan Indonesia menyebutkan ekspor berbasis kontrak jangka panjang masih tetap berjalan. Namun, pengiriman spot akan dibatasi hingga ada keputusan final terkait kuota produksi dari pemerintah. Pengiriman spot akan dibatasi sampai ada kepastian kebijakan. Bahkan sebagian kontrak jangka panjang juga berisiko terganggu akibat kondisi tak terduga yang dihadapi penambang. Indonesia merupakan pemain kunci di pasar batubara global. Sepanjang 2025, Indonesia menyuplai sekitar 50% dari total ekspor batubara termal dunia dan menjadi pemasok utama bagi negara-negara importir besar seperti China, India, Vietnam, hingga Filipina. Namun, melemahnya harga batubara global dalam periode yang cukup panjang mendorong pemerintah mengusulkan pengendalian produksi dan penerapan kuota. Kebijakan ini ditujukan untuk menopang harga ekspor sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Di sisi lain, rencana tersebut memicu resistensi dari kalangan penambang. Sejumlah perusahaan tambang khawatir bakal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menutup operasional tambang apabila pemangkasan produksi diterapkan terlalu agresif. Indonesia sebelumnya juga pernah mengambil langkah tegas di sektor batubara. Pada awal 2022, pemerintah menangguhkan ekspor batubara akibat krisis pasokan domestik bagi pembangkit listrik. Kebijakan tersebut kala itu memicu lonjakan tajam harga batubara global. Baca Juga:
Terjadi Kecelakaan di IUP PTBA, ESDM Kirim Tim Inspektur Tambang Data Kpler menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 16 negara yang mengimpor setidaknya 1 juta ton batubara termal dari Indonesia. Negara-negara tersebut mencakup Brunei hingga China, termasuk mayoritas konsumen batubara terbesar dunia. Namun, tingkat ketergantungan tiap negara berbeda. China dan India masih mengandalkan produksi domestik untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan batubara mereka. Sebaliknya, sejumlah negara Asia Tenggara dan Asia Selatan hampir sepenuhnya bergantung pada impor, sementara sistem kelistrikan mereka sangat mengandalkan batubara. Jika volume ekspor Indonesia turun secara berkelanjutan, dampaknya dinilai akan sangat luas. Kondisi ini terjadi di saat utilitas Asia tengah menghadapi tekanan pemenuhan puncak permintaan listrik musiman, dengan batubara masih menyumbang lebih dari separuh produksi listrik regional. Filipina, Bangladesh, Vietnam, dan Malaysia disebut sebagai negara yang paling sensitif terhadap gangguan pasokan batubara Indonesia. Filipina menjadi pembeli paling bergantung, dengan sekitar 98% impor batubaranya pada 2025 berasal dari Indonesia. Batubara juga menyumbang sekitar 57% produksi listrik utilitas negara tersebut. Bangladesh mengamankan lebih dari 90% impor batubaranya dari Indonesia dan mencatatkan porsi batubara tertinggi dalam bauran listrik sepanjang sejarahnya. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam masing-masing memperoleh lebih dari separuh kebutuhan impor batubara dari Indonesia, dengan ketergantungan batubara mencapai 40% atau lebih terhadap pasokan listrik nasional. Meski relatif lebih mandiri, dampak jangka panjang juga diperkirakan akan menjalar ke China dan India. Sejumlah pembangkit batubara besar di kedua negara berlokasi dekat pelabuhan impor, sehingga selama ini lebih mengandalkan pasokan internasional. Jika harga batubara global terus reli, pembangkit tersebut memang dapat beralih ke pasokan domestik. Namun, biaya logistik akan meningkat karena pengangkutan darat menggunakan truk dan kereta menggantikan pengiriman laut dalam skala besar.
Baca Juga: Terjadi Kecelakaan di IUP PTBA, ESDM Kirim Tim Inspektur Tambang Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
