JAKARTA. PT Pertamina dan PT INTI kini sedang gencar melakukan pemasangan Radio Frequency Identification (RFId). Alat ini berguna untuk mencatat pemakaian penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Padahal program ini belum mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menggelar rapat dengan beberapa jajaran untuk merealisasikan pembelian BBM dengan cara non tunai. Hal ini sianggap lebih efektif mencatat pemakaian BBM subisidi ketimbang memakai RFId.

Meski masih menjadi kontroversi, rupanya Pertamina dan INTI tidak peduli. Buktinya, saat ini program kedua perusahaan tersebut sudah jalan dan anehnya membuat resah para pemilik mobil.

Keresahan tersebut lantaran beredar pesan yang menyebutkan, bila pemilik mobil tidak memasang RFId hingga Desember 2013, maka pemilik mobil harus membayar Rp 200.000 sekali pemasangan.

Menanggapi kesimpangsiuran berita itu, Ali Mundakir, Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina angkat bicara. Dia menyampaikan, hingga saat ini, pemasangan tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi, pemasangan RFId tersebut tidak ada jangka waktu, sampai dengan semua kendaraan betul-betul memasang RFId. "Kabar yang bilang harus bayar Rp 200.000 tidak benar. Ini gratis dan tidak ada jangka waktu seperti promosi," kata Ali, Jumat (29/11).

Menurut Ali, sampai saat ini, pihaknya baru berhasil memasang 40.000 kendaraan yang ada di Jakarta, dari target yang harus dipasang sekitar 4 juta kendaraan. "Pihak PT INTI sudah menyiapkan alat sebanyak 4,9 juta untuk kawasan Jakarta, dan sampai Desember 2013 dapat ditargetkan pemasangan hingga 4,5 juta unit pada kendaraan," ungkap dia.

Agar program ini berhasil, Ali menghimbau, pemilik mobil hanya tinggal datang ke SPBU Pertamina atau ke tempat-tempat pemasangan RFId terdekat. Lalu, data STNK akan diinput melalui perangkat RFId Programmer, dimana informasi seperti nomor polisi, jenis, serta kategori kendaraan, disimpan di dalam perangkat RFId Tag.

Selanjutnya, kata Ali, alat tersebut akan dipasang pada mulut tangki pengisian bahan bakar kendaraan dan RFId Reader akan membaca. Saat data terbaca, berarti pengisian BBM siap dimonitor.

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri mengungkapkan, pihaknya juga sedang menyiapkan regulasi tentang penggunaan non tunai dalam pembelian BBM non subsidi. Saat ini, yang sudah siap menjalankan itu di Bali dan Batam. "Penggunaan RFId dan pembelian non tunai tidak bertujuan untuk mengontrol pemakaian BBM, hanya ingin tahu jumlah konsumsi BBM yang dipakai," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini