JAKARTA. Pembahasan rencana pembatasan BBM bersubsidi antara DPR dan pemerintah pada Senin pekan depan dipastikan akan berlangsung tertutup. Anggota Komisi VII DPR RI Satya Yudha menuturkan alasan rapat dibuat tertutup karena sifatnya masih berupa diskusi awal. "DPR akan lebih banyak menerima pandangan dari pemerintah begitu juga sebaliknya. Karena kami takut kalau ini sifatnya terbuka, wacana yang masih berkembang di dalam diskusi itu tersebar keluar, padahal kan belum pasti," ujar Satya, Kamis, (9/12). Anggota dari fraksi Golkar ini mencontohkan, mengenai dua opsi pembatasan BBM yang dilontarkan pemerintah belum tentu diterima dan disepakati komisi VII. "Bisa saja kan nanti ada opsi lain. Makanya, untuk awal pemerintah dan DPR saling kasih masukan dulu saja. Takutnya kalau langsung dibuka nanti kisruh karena belum jelas. Kasih waktu kami untuk berdiskusi dan saling memaparkan," kilahnya.

Kendati belum bisa membeberkan poin apa saja yang bakal disampaikan Komisi VII pada rapat perdana antara pemerintah dan DPR terkait pembatasan BBM bersubsidi 2011, Satya mengungkapkan DPR sudah punya sikap soal rencana pemerintah memberlakukan pembatasan premium mulai awal tahun depan. "Kami tidak bisa penuhi kalau pemerintah ingin penerapannya per Januari 2011. Kami ingin jelas dulu skenarionya seperti apa," ungkapnya. Satya mengimbau pemerintah untuk menyiapkan kajian yang komprehensif. "Kalau konsepnya belum jelas, target 1 Januari menjadi tidak realistis. Makanya didiskusikan dulu dengan matang," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.