JAKARTA. Pemerintah tengah menyisir sejumlah sektor invetsasi yang akan dibuka lebih longgar untuk asing. Hal itu tertuang dalam rencana revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Deputi Pengendalian Investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengatakan, saat ini pembahasan revisi DNI masih dalam tataran antar Kementerian dan Lembaga (K/L). Itu pun, masih banyak usulan yang berbeda satu kementerian dengan lainnya. Sehingga, pembahasannya diperkirakan masih membutuhkan waktu sebelum draf finalnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami mungkin butuh waktu satu bulan," ujar Azhar, Selasa (17/11) di Jakarta.
Pembahasan DNI ditargetkan tuntas satu bulan
JAKARTA. Pemerintah tengah menyisir sejumlah sektor invetsasi yang akan dibuka lebih longgar untuk asing. Hal itu tertuang dalam rencana revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Deputi Pengendalian Investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengatakan, saat ini pembahasan revisi DNI masih dalam tataran antar Kementerian dan Lembaga (K/L). Itu pun, masih banyak usulan yang berbeda satu kementerian dengan lainnya. Sehingga, pembahasannya diperkirakan masih membutuhkan waktu sebelum draf finalnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami mungkin butuh waktu satu bulan," ujar Azhar, Selasa (17/11) di Jakarta.
