JAKARTA. Pembahasan kajian ulang terkait persoalan pengelolaan free trade zone (FTZ) Batam hingga saat ini masih belum mencapai titik terang. Rapat koordinasi yang diikuti sejumlah kementerian pada Selasa (5/1) belum mencapai kesepakatan dalam mencari solusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi lewat penerapan kawasan perdagangan bebas. Nah, persoalan utama yang belum mencapai titik temu yakni penetapan otoritas dalam pengelolaaan yang selama ini menjadi rebutan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta Pemerintah Kota Batam. Pemerintah berjanji akan dapat menemukan solusi persoalan tersebut pada pertengahan Januari depan. Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, pihaknya mendukung untuk pembubaran BP Batam sehingga kewenangan perizinan seluruhnya akan dipegang oleh pemerintah daerah.
Pembahasan FTZ Batam masih buntu
JAKARTA. Pembahasan kajian ulang terkait persoalan pengelolaan free trade zone (FTZ) Batam hingga saat ini masih belum mencapai titik terang. Rapat koordinasi yang diikuti sejumlah kementerian pada Selasa (5/1) belum mencapai kesepakatan dalam mencari solusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi lewat penerapan kawasan perdagangan bebas. Nah, persoalan utama yang belum mencapai titik temu yakni penetapan otoritas dalam pengelolaaan yang selama ini menjadi rebutan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta Pemerintah Kota Batam. Pemerintah berjanji akan dapat menemukan solusi persoalan tersebut pada pertengahan Januari depan. Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, pihaknya mendukung untuk pembubaran BP Batam sehingga kewenangan perizinan seluruhnya akan dipegang oleh pemerintah daerah.