KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Perundingan antara Partai Demokrat dan Partai Republik tentang anggaran tembok perbatasan gagal setelah anggota kedua partai tersebut berseteru tentang kebijakan penahanan imigran saat keduanya berusaha mencegah terulangnya penutupan pemerintahan sementara di Amerika Serikat.

Mengutip Reuters, Senator Republik Richard Shelby mengatakan kepada Fox News mengatakan bahwa pembicaraan terhenti. "Pembicaraan buntu saat membahas keinginan Partai Demokrat untuk membatasi jumlah tempat tidur di tempat penahanan bagi orang-orang yang memasuki negara secara ilegal," ujarnya.

Demokrat mengusulkan untuk menurunkan jumlah tempat tidur di tempat penahanan menjadi 35.520 unit dari 40.520 unit. Tetapi Demokrat akan membangun batas untuk 16.500 tempat tidur di fasilitas penahanan bagi imigran tak terdaftar yang ditahan. Sisanya akan dibangun di pusat penahanan perbatasan. 

Seorang sumber dari Partai Demokrat menyatakan, dengan usulan ini maka agen ICE akan dipaksa untuk fokus menangkap dan mendeportasi penjahat, bukan imigran yang taat hukum. 

Namun Partai Republik menolak keras tawaran Demokrat ini, menurut sumber tersebut.

Upaya penyelesaian perselisihan tentang anggaran keamanan perbatasan diperpanjang hingga akhir pekan. Selanjutnya, pengambilan keputusan di kongres akan digelar Senin.

Shelby menyatakan peluang untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan Senin ini hanya 50:50. Seorang sumber kepada Reuters menyatakan tidak ada jadwal pembicaraan lebih lanjut.

Senator Republik Lindsey Graham yang dekat dengan Trump mengingatkan usulan pembatasan jumlah tempat tidur ini. "Donald Trump tidak akan menandatangani undang-undang yang mengurangi jumlah tempat tidur ini," ujarnya di Fox News Sunday Morning Futures.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sepakat untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan AS selama 35 hari pada 25 Januari lalu tanpa mendapat persetujuan anggaran pembangunan tembok perbatasan Meksiko yang dia ajukan sebesar US$ 5,7 miliar.

Sebagai gantinya, para pemimpin kongres sepakat untuk memberi waktu bagi para pembuat undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan tentang kebijakan keamanan perbatasan.

Editor: Herlina Kartika Dewi