KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja masih belum jelas.

Banda Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) hingga saat ini masih belum membahas klaster yang menjadi pertentangan dari sejumlah pihak tersebut.

Meskipun saat ini pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) telah dilakukan antara pemerintah dengan DPR.

Baca Juga: Kepala BKPM sebut mengurus investasi di Indonesia terkendala banyak hantu

"Untuk klaster ketenagakerjaan masih terakhir setelah semuanya selesai," ujar Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (13/8).

Anggota fraksi PPP yang biasa disebut Awiek itu saat bilang saat ini pemerintah masih fokus membahas DIM mengenai perizinan usaha di sektor perhutanan. Hal itu untuk mencegah masalah lingkungan dalam perizinan usaha.

"Jangan izin keluar setelah dibuka produksi merusak lingkungan, itu yang tidak kita harapkan," terang Awiek.

Baca Juga: Begini penjelasan Kepala BKPM terkait pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja

Hingga saat ini Awiek bilang DIM yang telah disahkan telah mencapai lebih dari separuh. Mayoritas DIM yang telah selesainadalah DIM yang tidak mengalami perubahan dari rancangan yang disampaikan pemerintah.

Meski begitu Awiek tidak merinci berapa banyak jumlah DIM yang telah selesai itu dan apa saja contohnya. Ia bilang masih banyak DIM yang belum selesai dibahas.

Editor: Noverius Laoli