JAKARTA. Anggota DPR kembali berkantor di Senayan mulai hari ini (13/5) setelah menjalani masa reses. Tapi, masa sidang kali ini bakal menyita perhatian publik karena dewan akan menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Soalnya, hasil pembahasan itu akan menentukan langkah pemerintah, apakah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 atau tidak.

Tapi, tampaknya tidak mudah bagi pemerintah meyakinkan wakil rakyat untuk menyetujui RAPBN-P 2013 begitu saja. Sebab, pemerintah mengajukan program kompensasi kenaikan harga BBM yang sarat kepentingan politik. Misalnya, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dulu populer dengan sebutan bantuan langsung tunai (BLT).

"Pemberian BLSM sebagai kompensasi bukanlah pilihan bijak," kata Harry Azhar Azis, Anggota Komisi Keuangan XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, akhir pekan lalu. Menurutnya, BLSM sarat muatan kepentingan dan berpotensi disalahgunakan untuk urusan pribadi dan golongan, bukan murni membantu masyarakat.

Penolakan BLSM juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Desmond Junaidi, Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Gerindra, mengatakan, berkaca pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, banyak terjadi penyimpangan dalam penyaluran BLT. Makanya, "Kami akan hati-hati terhadap RAPBN-P ini," ujar dia.

Sekadar mengingatkan, hasil audit BPK terhadap penyaluran BLT kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2008 menunjukkan, banyak warga yang sebenarnya tidak layak memperoleh bantuan uang tunai itu.

Arief Budimanta, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, menyatakan, program kompensasi kenaikan harga BBM bakal menjadi pembahasan krusial dalam RAPBN-P 2013. Cuma, sejauh ini fraksinya belum punya sikap resmi. "Kami akan dalami dan bahas secara terperinci dulu program itu," katanya.

Dan, Fraksi Partai Demokrat sebagai pendukung utama pemerintah jelas akan menggolkan rencana pemerintah itu. "Kami akan menekankan, kebijakan ini sudah matang dan melalui kajian mendalam," tegas Achsanul Qosasih, Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Demokrat.      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie