JAKARTA. Diam-diam, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyelesaikan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Bahkan draf tersebut telah meluncur ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani semua kementerian sudah menyerahkan usulan revisi DNI ini. "Semua usulan dari kementerian sudah kami sampaikan ke Kementerian Perekonomian," jelasnya kepada KONTAN, Senin (17/6). Sayang, Farah tetap enggan menjelaskan kementerian mana saja yang mengajukan pelonggaran dalam revisi DNI kali ini. Yang jelas, draf ini baru akan di bahas di Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. "Nanti akan dibicarakan lagi dengan mengundang seluruh kementerian," tambahnya.
Pembahasan revisi DNI tertahan di Menko Ekonomi
JAKARTA. Diam-diam, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyelesaikan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Bahkan draf tersebut telah meluncur ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani semua kementerian sudah menyerahkan usulan revisi DNI ini. "Semua usulan dari kementerian sudah kami sampaikan ke Kementerian Perekonomian," jelasnya kepada KONTAN, Senin (17/6). Sayang, Farah tetap enggan menjelaskan kementerian mana saja yang mengajukan pelonggaran dalam revisi DNI kali ini. Yang jelas, draf ini baru akan di bahas di Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. "Nanti akan dibicarakan lagi dengan mengundang seluruh kementerian," tambahnya.