KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, sempat mengusulkan agar pemerintah membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. RUU yang juga dikenal sebagai Omnibus Law Cipta Kerja ini, menurut Faisal justru melucuti hak-hak normatif dari para pekerja.

"Tolong ini ditunjukkan kepada pulbik, betapa pentingnya kita punya sistem ketenagakerjaan yang baik. Oleh karena itu, batalkanlah Omnibus Law Cipta Kerja yang justru melucuti hak-hak normatif para pekerja," ujar Faisal di dalam telekonferensi, Jumat (24/4).

Faisal mengatakan, seharusnya pada saat ini pemerintah menunjukkan pentingnya memperkuat hak-hak dari para pekerja, agar tidak semuanya diserahkan kepada korporasi. Menurut dia, tidak akan bisa suatu krisis diselesaikan apabila iuran bagi para pengangguran, iuran dana sosial, serta iuran hari tuanya masih terlalu sedikit.

Baca Juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda, buruh batal demo pada 30 April 2020

"Setidaknya, misalnya pemerintah bisa memberikan insentif dalam bentuk penurunan pajak penghasilan badan hukum (corporate income tax). Penurunan corporate income tax itu sebagian diserahkan kepada buruh, supaya kalau ada kondisi seperti ini tabungan kita banyak," papar Faisal.

Dia menjelaskan, tabungan dalam konteks ini merujuk pada sovereign wealth funds (SWF). Namun, pengertiannya berbeda dengan model SWF yang sebelumnya digunakan oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk berinvestasi ke Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR sepakat tunda pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia harus memiliki model SWF sendiri untuk mengelola kekayaan negara, agar hasilnya juga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.

"Tolong, minyak yang kita kelola bukan untuk kita saja, ada hak untuk generasi mendatang. Batubara yang produksinya 500 juta ton itu masa tidak disisakan buat generasi yang akan datang. Kita harus punya sovereign well funds sendiri," kata Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati