JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Namun, hingga bulan April ini belum ada pembahasan-pembahasan terkait hal tersebut.

Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemdag) Widodo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum mendapat undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pembahasan.

Meski demikian, pihaknya menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan RUU larangan minuman beralkohol tersebut. "Itu (RUU) merupakan ini iniatif DPR maka akan bahas. Belum ada undangan ke kita," ujar Widodo, Senin (13/4).

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Sekedar catatan, sepanjang tahun 2015-2019 jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas DPR mencapai 159 RUU. Untuk tahun ini RUU yang menjadi prioritas disepakati sebanyak 37 RUU. Perinciannya, sebanyak 26 RUU merupakan usulan dari DPR, 10 RUU usulan pemerintah dan satu RUU usulan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News