JAKARTA. Indonesia akan menggelar pertemuan dengan Malaysia untuk membahas kisruh perbatasan kedua negara di Ambalat. Pertemuan akan berlangsung pertengahan bulan ini.

Saat ini, Malaysia memang belum mengirimkan nota diplomatik balasan secara resmi. Tapi, Pemerintah Negeri Jiran itu tampaknya sepakat dengan jadwal yang diajukan Indonesia. "Malaysia memberikan respon positif," ucap Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu), Teuku Faizasyah, akhir pekan lalu.

Sekitar awal bulan lalu, Deplu telah mengajukan nota diplomatik berisi protes kepada Malaysia. Dalam nota itu, Deplu meminta agar perundingan soal Ambalat berlangsung pada 13 dan 14 Juli di Malaysia untuk menuntaskan masalah yang terkatung-katung ini. "Kami yakin, perundingan bisa terlaksana sesuai usulan Indonesia," kata Faizasyah meyakinkan.

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Faizasyah menuturkan, saat ini, tim perunding Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu, Arief Havas Oegroseno, sedang mempersiapkan substansi perundingan.

Dalam perundingan itu, Deplu tidak hanya mengajukan perundingan tentang sengketa Ambalat. Melainkan juga beberapa daerah perbatasan laut yang kerap bersinggungan dengan Malaysia. Sengketa perbatasan laut antara dua negara terjadi di Selat Malaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi.

Faizasyah juga berharap agar Malaysia segera menyiapkan juru runding. Dengan begitu, permasalahan Ambalat dapat dibahas pada 13 dan 14 Juli mendatang.

Penyelesaian sengketa Ambalat ini memang berbeda dengan kasus daerah operasi militer di Nanggroe Aceh Daahrussalam. Kala itu, Pemerintah Indonesia memilih Helsinki, Finlandia sebagai tempat perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Kami tidak akan menginternasionalisasikan masalah perbatasan ini," cetus Faizasyah.

Dalam dua bulan terakhir, sengketa perbatasan di Blok Ambalat kembali memanas. Sejak Januari 2009, kapal perang Malaysia tercatat 13 kali memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Provokasi ini tentu membuat berang banyak orang di dalam negeri. Buntutnya, beberapa waktu lalu, Deplu melayangkan protes kepada Pemerintah Malaysia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun ikut angkat bicara. Bulan lalu, tim dari komisi pertahanan terbang ke Malaysia untuk melakukan negosiasi. Hasilnya, Pemerintah Malaysia sepakat untuk menghentikan provokasi di perairan Selat Makassar itu. Tak cukup itu saja, panglima tentara Malaysia juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk membahas polemik tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News