JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan, proyek pembangunan 24 bandara udara baru yang dimulai tahun 2011 lalu masih terkendala dana. Pada tahun 2011, pemerintah mencanangkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Bandar Udara, yang mencakup pembangunan bandara-bandara baru yang mayoritas terletak di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua dengan anggaran Rp 2,3 triliun.Namun hingga saat ini, dari rencana 24 bandara tersebut baru ada 9 bandara baru yang perkembangan pembangunannya cukup signifikan, yakni Bandara Muara Bungo (Jambi), Bandara Saumlaki Baru (Maluku), Bandara Tual Baru (Maluku), Bandara Waisai Raja Ampat (Papua Barat), Bandara Enggano (Bengkulu), Bandara Sumarorong Tahap II (Mamasa), Bandara Waghete Baru (Papua), Bandara Kamanap Baru (Papua) dan Bandara Pekonserai (Lampung Barat). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Ignatius Bambang Tjahjono. "Kesembilan bandara udara tersebut yang sudah bisa digunakan untuk pesawat-pesawat ukuran kecil," ujarnya.Bandara-bandara baru tersebut umumnya memiliki panjang dan lebar landas pacu (runway) 900 meter x 300 meter atau 1.400 meter x 300 meter yang masing-masing hanya bisa didarati oleh pesawat ATR-42, DHC-7, dan Cassa 212, atau pesawat Hercules 130 dan ATR-72.Bambang menjelaskan, dana yang ada di tahun 2011 sudah terpakai untuk pembangunan Bandar Udara Medan Kuala Namu. "Kami sudah menggunakan Rp 500 miliar untuk Kuala Namu," ujarnya. Sedangkan sekitar Rp 165 miliar juga sudah digunakan untuk pembangunan Gedung Jakarta Automation Air Traffic System (JAATS). Sehingga sisa dana yang ada pun tidak mencukupi untuk membangun ke-24 bandara baru.Menurutnya, diperlukan dana minimal Rp 200 miliar, dengan kondisi tanah yang bagus, untuk membangun satu bandara baru. Oleh karena itu, pihak pemerintah berharap bisa segera menyelesaikan Kuala Namu hingga bisa fokus membangun bandara baru yang memang belum komersil. "Kuala Namu selesai di tahun ini, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan ke-24 bandara baru paling cepat tahun 2014," ujar Bambang. Ia berharap bisa menyelesaikan di tahun 2014, karena di tahun ini pihak Kemenhub memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk mempercepat pembangunan bandara-bandara baru dan rehabilitasi prasarana bandar udara. "Pembangunan bandara-bandara baru memang komitmen dari pemerintah pusat dan dananya dari APBN," imbuh Bambang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pembangunan 24 bandara baru terkendala dana
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan, proyek pembangunan 24 bandara udara baru yang dimulai tahun 2011 lalu masih terkendala dana. Pada tahun 2011, pemerintah mencanangkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Bandar Udara, yang mencakup pembangunan bandara-bandara baru yang mayoritas terletak di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua dengan anggaran Rp 2,3 triliun.Namun hingga saat ini, dari rencana 24 bandara tersebut baru ada 9 bandara baru yang perkembangan pembangunannya cukup signifikan, yakni Bandara Muara Bungo (Jambi), Bandara Saumlaki Baru (Maluku), Bandara Tual Baru (Maluku), Bandara Waisai Raja Ampat (Papua Barat), Bandara Enggano (Bengkulu), Bandara Sumarorong Tahap II (Mamasa), Bandara Waghete Baru (Papua), Bandara Kamanap Baru (Papua) dan Bandara Pekonserai (Lampung Barat). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Ignatius Bambang Tjahjono. "Kesembilan bandara udara tersebut yang sudah bisa digunakan untuk pesawat-pesawat ukuran kecil," ujarnya.Bandara-bandara baru tersebut umumnya memiliki panjang dan lebar landas pacu (runway) 900 meter x 300 meter atau 1.400 meter x 300 meter yang masing-masing hanya bisa didarati oleh pesawat ATR-42, DHC-7, dan Cassa 212, atau pesawat Hercules 130 dan ATR-72.Bambang menjelaskan, dana yang ada di tahun 2011 sudah terpakai untuk pembangunan Bandar Udara Medan Kuala Namu. "Kami sudah menggunakan Rp 500 miliar untuk Kuala Namu," ujarnya. Sedangkan sekitar Rp 165 miliar juga sudah digunakan untuk pembangunan Gedung Jakarta Automation Air Traffic System (JAATS). Sehingga sisa dana yang ada pun tidak mencukupi untuk membangun ke-24 bandara baru.Menurutnya, diperlukan dana minimal Rp 200 miliar, dengan kondisi tanah yang bagus, untuk membangun satu bandara baru. Oleh karena itu, pihak pemerintah berharap bisa segera menyelesaikan Kuala Namu hingga bisa fokus membangun bandara baru yang memang belum komersil. "Kuala Namu selesai di tahun ini, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan ke-24 bandara baru paling cepat tahun 2014," ujar Bambang. Ia berharap bisa menyelesaikan di tahun 2014, karena di tahun ini pihak Kemenhub memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk mempercepat pembangunan bandara-bandara baru dan rehabilitasi prasarana bandar udara. "Pembangunan bandara-bandara baru memang komitmen dari pemerintah pusat dan dananya dari APBN," imbuh Bambang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News