KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) buka suara terkait penghentian sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Ketua Umum IDPRO Hendra Suryakusuma menilai langkah pemerintah untuk memastikan seluruh aspek perizinan dan lingkungan terpenuhi merupakan bagian yang wajar dalam tata kelola pembangunan.

"Terkait penghentian sementara pembangunan data center di Jatiluhur, kami melihat langkah pemerintah untuk memastikan seluruh aspek perizinan dan lingkungan terpenuhi sebagai bagian yang wajar dari tata kelola pembangunan. Kepastian regulasi justru penting bagi industri karena memberikan kepastian investasi dalam jangka panjang," ujar Hendra, kepada Kontan.co.id, Minggu (4/10). 

Baca Juga: Bapanas Siapkan Subsidi Angkut untuk Stabilkan Harga Daging Ayam

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan pusat data AI tersebut karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum rampung.

Pemerintah juga meminta kajian terkait dampak proyek, termasuk penggunaan air Waduk Jatiluhur, dibuka dan dipastikan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat maupun pertanian.

Sorotan terhadap kebutuhan air muncul seiring dengan rencana pengembangan fasilitas tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah, kebutuhan air pada tahap awal diperkirakan sekitar 6.000 meter kubik per hari, sedangkan pada tahap pengembangan penuh dapat mencapai sekitar 33.000 meter kubik per hari.

Hendra mengatakan besarnya kebutuhan air tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Menurut dia, kebutuhan air data center tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan volume nominal, melainkan harus ditempatkan dalam konteks neraca air secara keseluruhan.

"Angka tersebut tentu perlu diteliti lebih lanjut dan mendapatkan perhatian serius. Tetapi menurut kami, angka kebutuhan air tidak sebaiknya dinilai secara terpisah atau langsung disimpulkan aman maupun tidak aman hanya berdasarkan volume nominalnya,” ujarnya.

Karena itu, lebih penting untuk melihat neraca air secara keseluruhan: dari mana sumber air berasal, berapa konsumsi bersihnya, berapa air yang dapat digunakan kembali, bagaimana proyeksi ketersediaan pada musim kemarau, serta bagaimana kebutuhan tersebut berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat, pertanian, dan sektor lainnya. 

Menurut Hendra, aspek tersebut menjadi penting karena Waduk Jatiluhur memiliki fungsi strategis yang lebih luas dan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan satu industri. 

Dengan demikian, prinsip IDPRO sangat jelas. Di mana, kebutuhan dasar masyarakat dan ketahanan pangan harus tetap memperoleh prioritas dan tidak boleh terganggu oleh pembangunan data center. 

Di sisi lain, Hendra menilai pembahasan mengenai daya dukung air perlu dilakukan berdasarkan data teknis yang terverifikasi. Dia menyebut kebutuhan air sekitar 33.000 meter kubik per hari merupakan proyeksi ketika fasilitas telah memasuki tahap pengembangan penuh.

“Informasi yang tersedia saat ini menunjukkan kebutuhan sekitar 33.000 m³ per hari merupakan proyeksi pada tahap pengembangan penuh, sedangkan kebutuhan awal disebut lebih rendah. Karena itu, keputusan mengenai daya dukung sebaiknya berdasarkan kajian hidrologi dan neraca air yang mempertimbangkan kondisi normal maupun skenario kemarau ekstrem,” sebut dia. 

IDPRO melihat bahwa transformasi digital dan keberlanjutan lingkungan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Indonesia membutuhkan infrastruktur digital untuk menjadi pemain penting dalam ekonomi AI, tetapi pembangunan tersebut harus dilakukan dengan tata kelola yang baik.. 

Hendra menambahkan, keberhasilan pembangunan data center juga tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi maupun kapasitas komputasi yang dibangun. Aspek keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.

Ke depan, IDPRO menyatakan siap terlibat dalam pembahasan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan data center yang lebih berkelanjutan.

"IDPRO siap berdialog dengan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menyusun standar pembangunan data center yang semakin efisien dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya. 

Baca Juga: Indonesian Paradise (INPP) Masih Pede Kejar Pertumbuhan Pendapatan 5%-10% di 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News