KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah dimulai sejak tahun 2020 terus berlangsung. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, dalam seminar Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024 memaparkan pembangunan IKN. 

Seperti pembangunan Istana Negara dah terealisasi sebesar 56,37%, sedangkan pembangunan jalan tol langsung ke IKN sudah mencapai 70% dengan jarak tempuh 30-40 menit ke Balikpapan. Di kawasan IKN juga telah dimulai pembangunan 89 paket pekerjaan konstruksi dengan investasi senilai Rp 68,6 triliun, seperti kawasan perkantoran, hunian, rumah ibadah, serta sistem jaringan air minum dan sanitasi. “Proses pembangunan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan,” jelas Danis Sumadilaga, dalam keterangannya, Senin (26/2). 

Danis menjelaskan, pembangunan IKN terbagi dalam lima tahap. Pertama, tahun 2022-2024, pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas dengan jumlah penduduk 260.000 orang. Tahap II, tahun 2025-2029, pembangunan area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Tahap III periode 2030-2034, pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas. Tahap IV periode 2034-2039, pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Tahap V, periode 2040-2045, pengokohan reputasi IKN sebagai Kota Dunia Untuk Semua dengan jumlah penduduk akan mencapai 1.911.000 orang.

Baca Juga: Gedung Perbankan Segera Dibangun di Kawasan IKN Nusantara

Managing Partner Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), Sartono menyatakan, IKN adalah perubahan baru yang inovatif yang dimulai sejak 2020 dan akan rampung tahun 2045. Dentons HPRP, jelasnya, berharap dapat ikut mendorong kerja sama yang harmonis dari berbagai pihak untuk pembangunan IKN guna mendorong perekonomian nasional.

Sementara itu, Irman Boyle, Wakil Presiden Eksekutif, Kepala Direktorat Group Advisory Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengatakan, saat ini di lapangan setidaknya ada dua sikap investor berinvestasi di IKN. Pertama, ingin melakukan proyek percontohan dengan harapan dapat diperluas ke proyek dengan keyakinan terhadap regulasi dan komitmen dari Pemerintah. Kedua, masih menunggu adanya kepastian jaminan (underwrite) dari pemerintah.

“Mau tidak mau, kunci untuk mendapatkan Rp 600 triliun dalam 5 tahun dan mendapatkan 2 juta populasi, Pemerintah harus underwrite pembiayaan, modal utama politik harus komitmen 15 tahun berikutnya, bukan hanya 5 tahun,” terangnya. Di tempat yang sama, Mohammad Faisal, Executive Director Center of Reform on Economics menyoroti soal realistis perencanaan dan roadmap pembangunan IKN. Dia mengatakan, ada risiko yang harus dikalkulasi, terutama soal populasi yang sangat penting sebagai demand, konsumen dan market. Faisal mencontohkan, tahun 2025, populasi IKN ditargetkan sebanyak 600.000 – 800.000. Angka ini, jelasnya, hampir sama dengan jumlah penduduk Kota Samarinda yang mencapai 850.000– 900.000 orang dan Kota Balikpapan sebanyak 700.000 – 750.000 orang.

Kemudian, tahun 2035 akan mencapai 1,1 juta – 1,2 juta orang. Naik lagi menjadi 2,7 juta hingga 1,9 juta orang tahun 2045. Artinya, IKN akan menjadi 3 kali kota Balikpapan dan Samarinda. “Artinya perlu kecepatan realisasi pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung karena dalam satu tahun ke depan sudah menjadi Samarinda dan Balikpapan baru dari populasi,” jelasnya.

Tantangan lain, disampaikan Berly Martawardaya, Research Director INDEF. Dia menilai IKN akan menjadi kota sepi seperti sejumlah ibu kota baru di beberapa negara, seperti Putrajaya di Malaysia, Canberra di Australia atau Washington DC di Amerika Serikat jika hanya berfungsi sebagai pusat administrasi negara. Ia menganjurkan, pemerintah membuka cabang kampus terbaik di IKN, seperti ITB, UI ataupun UGM, sehingga mengundang populasi ke daerah itu sehingga menjadikan IKN sebagai kota pendidikan atau education city.

“Target 2025 ada 1,9 juta yang akan tinggal di sana, Putrajaya sampai sekarang 120.000 orang padahal hampir 30 tahun jadi ibu kota. Canberra 350.000. Washington masih 330.000 setelah 230 tahun,” ujarnya.

Berly juga mengingatkan adanya tantangan pembangunan IKN melihat kondisi kemampuan APBN karena masih ada prioritas anggaran. Seperti pendidikan minimal 20% dari APBN dan adanya proyeksi penurunan ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian