KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) menoyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan IKN dinilai berisiko gagal karena tidak layak secara ekonomis dan tidak sehat secara fiskal. 

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan tidak layak dan tidak sehatnya pembangunan IKN secara ekonomis maupun fiskal didasari oleh pengesahan Undang-undangan Ibu kota Negara terjadi di tengah penurunan pendapatan negara akibat pandemi Covid-19. 

Kondisi Indonesia mengalami penurunan rasio pajak dan semakin meningkatnya rasio utang. "Selain itu, faktanya saat ini adalah adanya keterbatasan modal dan rendahnya kepercayaan investor," ungkap Media dalam diskusi publik, Kamis (12/9). 

Baca Juga: Perdana, Budi Karya dan Raja Juli Mendarat di Bandara IKN

Dalam studi Celios, Media mengatakan terdapat tiga skenario dalam pembanganun IKN di antaranya optimistis, moderat dan gagal. Media menilai kondisi saat ini pembangunan IKN sudah pada skenario gagal. 

"Dari perspektif ekonomi makro sudah pada scenario gagal, dalam hal teknologi informasi juga sangat tidak memadai, dari sisi inovasi termasuk juga ketidakmampuan pengelolaan risiko," ujarnya. 

Kegagalan pembangunan IKN tercermin dari keterlibatan pemangku kepentingan serta investor. Selain itu, kurangnya dukungan dari sektor non pemerintah seperti komunitas adat, organisasi masyarakat sipil hingga akademisi. 

Jika kondisi saat ini masih terus berlanjut maka yang akan terbebani adalah pemerintahan Prabowo. 

Media melihat pilihan Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan kembali utang hanya akan menambah beban APBN. Terlebih ke depan pemerintah juga sudah dihadapkan utang jatuh tempo hingga tahun 2027. 

Baca Juga: Celios: 10 Lubang Fiskal Era Jokowi Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi Prabowo-Gibran

Pada kesempatan yang sama, peneliti kebijakan publik dan ekonomi Celios, Achmad Hanif Imaduddin, mengatakan di era pemerintahan selanjutnya sudah seharusnya memikirkann kembali terkait mekanisme pembiayaan IKN. 

Hal itu agar ke depannya pembangunan IKN tidak melemahkan sistem ekonomi Indonesia. 

"IKN berisiko gagal jika pemerintah tidak dapat mengantisipasi hal-hal seperti teknologi yang kurang maju hingga tidak meratanya ekonomi," ungkapnya. 

Baca Juga: Bandara IKN Masuk Proses Kalibrasi, Kemenhub Pastikan Aspek Keselamatan

Hanif melihat keberhasilan IKN dapat terjadi jika kondisi ekonomi makro Indonesia mendukung. Mulai dari stabilitas ekonomi, inflasi rendah hingga tingginya ketersediaan modal dan kepercayaan investor. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli