JAKARTA. Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan dalam pembangunan infrastruktur. Setelah beberapa waktu lalu melakukan terobosan dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur, kali ini terobosan yang lakukan yaitu dengan membagi tugas pembangunan infrastruktur. Hermanto Dardak, Pelaksana tugas Dirjen Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, untuk membagi tugas tersebut, pemerintah membagi pembangunan infrastruktur menjadi tiga wilayah. Pertama, wilayah Bali, Jawa dan Sumatera. Rencananya, pembangunan infrastruktur di kawasan ini sebagian besar akan diserahkan kepada sektor swasta. "Tapi ada juga, pembangunan infrastruktur di Sumatera yang ditugaskan ke BUMN, seperti pembangunan Tol Trans Sumatera," katanya Selasa (31/3). Ke dua, wilayah yang sedang membangun seperti; Kalimantan dan Sulawesi yang disebut sebagai. Pembangunan di wilayah ini sebagian besar akan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Hermanto mengatakan, mekanisme pembangunan ini rencananya akan dilakukan dalam pembangunan Tol Manado- Bitung dan Tol Balikpapan - Samarinda. "Pemerintah akan beri dana dukung dengan bangun fisik di beberapa ruas tol tersebut," kata Hermanto. Sementara itu ke tiga, wilayah Papua dan sekitarnya. Sebagian besar pembangunan infrastruktur di kawasan ini rencananya akan mendapatkan dukungan anggaran penuh dari pemerintah. Hermanto mengatakan, pembagian pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan agar pembangunan infrastruktur salah satunya disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur. Keinginan Pemerintahan Jokowi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia memang menghadapi tantangan berat. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa salah satu tantangan datang dari anggaran. Berdasarkan perkiraan anggaran yang dibuat Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Tapi, dari jumlah tersebut, pemerintah hanya sanggup memenuhi Rp 1.400 triliun atau 29%-nya saja. Padahal, Bappenas berharap, pemerintah bisa memenuhi anggaran infrastruktur sebesar Rp 2.215 triliun atau 41%. Atas kekurangan anggaran itulah kata Dedy, mau tidak mau pemerintah harus memutar otak. Salah satunya, bekerjasama dengan swasta agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pembangunan infrastruktur dibagi tiga wilayah
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan dalam pembangunan infrastruktur. Setelah beberapa waktu lalu melakukan terobosan dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur, kali ini terobosan yang lakukan yaitu dengan membagi tugas pembangunan infrastruktur. Hermanto Dardak, Pelaksana tugas Dirjen Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, untuk membagi tugas tersebut, pemerintah membagi pembangunan infrastruktur menjadi tiga wilayah. Pertama, wilayah Bali, Jawa dan Sumatera. Rencananya, pembangunan infrastruktur di kawasan ini sebagian besar akan diserahkan kepada sektor swasta. "Tapi ada juga, pembangunan infrastruktur di Sumatera yang ditugaskan ke BUMN, seperti pembangunan Tol Trans Sumatera," katanya Selasa (31/3). Ke dua, wilayah yang sedang membangun seperti; Kalimantan dan Sulawesi yang disebut sebagai. Pembangunan di wilayah ini sebagian besar akan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Hermanto mengatakan, mekanisme pembangunan ini rencananya akan dilakukan dalam pembangunan Tol Manado- Bitung dan Tol Balikpapan - Samarinda. "Pemerintah akan beri dana dukung dengan bangun fisik di beberapa ruas tol tersebut," kata Hermanto. Sementara itu ke tiga, wilayah Papua dan sekitarnya. Sebagian besar pembangunan infrastruktur di kawasan ini rencananya akan mendapatkan dukungan anggaran penuh dari pemerintah. Hermanto mengatakan, pembagian pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan agar pembangunan infrastruktur salah satunya disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur. Keinginan Pemerintahan Jokowi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia memang menghadapi tantangan berat. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa salah satu tantangan datang dari anggaran. Berdasarkan perkiraan anggaran yang dibuat Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Tapi, dari jumlah tersebut, pemerintah hanya sanggup memenuhi Rp 1.400 triliun atau 29%-nya saja. Padahal, Bappenas berharap, pemerintah bisa memenuhi anggaran infrastruktur sebesar Rp 2.215 triliun atau 41%. Atas kekurangan anggaran itulah kata Dedy, mau tidak mau pemerintah harus memutar otak. Salah satunya, bekerjasama dengan swasta agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
