KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Anggaran infrastruktur tersebut meningkat dari alokasi tahun 2023 yang hanya Rp 392 triliun

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menduga, Presiden Joko Widodo tidak akan mengubah platform dan fatsun keuangan pemerintahannya. Terlebih lagi, ini akan menjadi APBN terakhir di era pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Kabar Gembira! Gaji ASN Diusulkan Naik 8% dan Pensiunan 12% pada Tahun Depan

Ia menyebut, tingginya anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2023 menandakan bahwa Jokowi akan fokus untuk menggenjot infrastruktur dan hilirisasi.

"Fokus Jokowi diarahkan untuk mematangkan legasinya, yakni infrastruktur dan hilirisasi. Karena itu kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Rabu (16/8).

Menurutnya, pembiayaan untuk subsidi dan penambahan biaya kereta cepat, LRT, IKN, pelabuhan, bandara dan jalan tol bertujuan untuk memudahkan investasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan investasi pembentuk ekosistem kendaraan listrik yang akan dibiayai secara masif di APBN terakhir ini.

Dengan kata lain, melalui APBN terakhir ini, Jokowi akan memastikan program-program andalannya selesai atau mempunyai pijakan kuat agar tidak mudah dibatalkan oleh siapapun presiden yang terpilih nantinya.

Baca Juga: Sri Mulyani Optimistis Belanja Negara dan Defisit APBN 2024 Dapat Entaskan Kemiskinan

"Sebut saja IKN, saya yakin Jokowi akan meminta anggaran tambahan yang besar, agar realisasi investasi pemerintah di IKN menjadi besar, sehingga akan sangat disayangkan kalau dibatalkan," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli