Pembangunan kawasan perbatasan jadi prioritas Kementerian PUPR



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama periode empat tahun pemerintahan Kabinet Kerja berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan pembangunan kawasan perbatasan dalam skala prioritas.

Hasilnya, kini sudah bisa dirasakan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 176,2 kilometer (km) telah rampung. Lalu, jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 km telah menembus 1.692 km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total panjang 1.098 km.

"Jalan perbatasan kami targetkan tembus seluruhnya pada akhir 2019. Kami dibantu TNI Angkatan Darat saat membuka hutan dan membuat badan jalan. Setelah itu, kami lanjutkan konstruksi jalannya. Tantangan lainnya di Papua adalah kondisi alam berupa pegunungan," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10).


Selain konektivitas di perbatasan, Kementerian PUPR di masa kabinet kerja ini telah menyelesaikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Aruk, Entikong dan Badau di Kalimantan, Wini, Motaain dan Motamasin di NTT dan Skouw di Papua.

“Setiap PLBN akan dilengkapi dengan bangunan pasar yang saat ini dalam tahap konstruksi. Kawasan perbatasan akan menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru. Seperti di Skouw, transaksi yang dilakukan dengan warga Papua Nugini tidak hanya sekedar makanan kecil namun juga emas,"  kata Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat