KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terhambat pembebasan lahan. Pemerintah mencatat hambatan tersebut memang tidak besar yakni sekitar 0,05% dari sekitar 60 bidang tanah yang dibebaskan.

​Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengatakan, angka tersebut terus berkurang. "Sebagian besar tinggal pembayaran itu di Cimahi dan Bandung," ujar Zulfikri usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (31/1).

Baca Juga: Jokowi optimis pembangunan LRT dan kereta cepat rampung tahun 2021

Saat ini pun pekerjaan fisik kereta cepat telah mencapai 42%. Zulfikri menjelaskan, beberapa terowongan sudah mulai dikerjakan tetapi baru satu yang rampung.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai persinyalan. Teknologi baru yang disiapkan oleh perusahaan China tersebut akan disiapkan frekuensinya di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga hadir dalam rapat mengatakan, persinyalan masih disiapkan. Mengingat hal itu teknologi baru maka perlu persiapan.

Baca Juga: Proyek kereta api cepat sebabkan banjir di Kecamatan Makasar Jakarta Timur

"Teknologi masih menunggu dari China pilihan frekuensinya," terang Johnny.

Frekuensi yang digunakan untuk kereta cepat disampaikan Johnny tidak bisa bercampur dengan frekuensi lain. Hal itu untuk memastikan keamanan kereta cepat nantinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli