JAKARTA. Pemerintah batal menggunakan dana swasta membiayai proyek Light Rail Transit (LRT). Awalnya, proyek pembangunan moda transportasi metropolitan itu sepenuhnya tanpa campur tangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun menurut menteri perhubungan, Ignatius Jonan PT Adhi Karya yang telah ditunjuk pelaksana proyek, tidak mungkin dibiarkan menggunakan dana sendiri. Apalagi, uang yang digunakan ADHI merupakan dana komersial.

Itu akan menyebabkan tarif yang dikenakan juga bersifat komersil sepenuhnya, sehingga membebani masyarakat. Sebagai gambaran, tarif untuk fase pertama rute Bekasi Timur-Dukuh Atas saja, dengan tarif komersil mencapai Rp 37.500. 

Oleh karenanya, proyek itu menjadi tidak ekonomis jika menggunakan dana komersial. Karena dibandingkan dengan tarif KRL untuk rute dan jarak tempuh yang sama hanya Rp 5.000. "Biar tarifnya terjangkau," ujar Jonan, Senin (13/7) di Istana Negara, Jakarta.

Oleh karenanya, akan ada perubahan substansi dalam draft Keputusan Presiden (Kepres), yang tadinya berisi soal penunjukan ADHI akan dimodifikasi. Rencananya, ADHI akan tetap melanjutkan pembangunan, namun setelah selesai pemerintah akan membelinya.

Menteri koordinator bidang perekonomian Sofyan Djalil bilang, pemerintah masih menghitung barapa anggaran yang disiapkan untuk itu. Selain mengubah masalah skema pendanaan, pemerintah juga akan melakukan tender untuk menentukan siapa yang akan menjadi operator LRT.

Dalam ratap kabinet terbatas hari ini, yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo, masih tetap menugaskan ADHI sebagai pelaksana proyek. LRT ini akan dibangun sebanyak tujuh ruas untuk wilayah Jakarta Bogor Depok Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk sementara, akan dibangun dua ruas terlebih dahulu, yaitu ruas dari Barat ke Timur, dan Utara ke Selatan. Selain membangun LRT di wilayah Jabodetabek, khusus untuk Ibu kota Jakarta pembangunannya akan dilakukan oleh perusahaan badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia