JAKARTA. Perusahaan pembangkit nuklir asal Rusia, Rosatom, menyatakan siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Namun, Rosatom nampaknya harus gigit jari karena pemerintah Indonesia masih menempatkan peran nuklir sebagai sumber energi sebagai pilihan terakhir.

Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, mengakui sudah pernah ada pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak Rosatom. Namun ia menegaskan, pembangunan PLTN belum menjadi priortias saat ini. "Penggunaan nuklir sebagai sumber energi listrik masih menjadi alternatif terakhir yang akan kami pilih," kata Jarman di Jakarta, Senin (28/9).

Jarman mengakui, penerimaan masyarakat Indonesia akan keberadaan PLTN juga masih cukup besar. Selain itu, risiko terjadinya kebocoran pada PLTN sangatlah besar bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

"Itulah mengapa kami masih berhati-hati untuk mengembangkan PLTN di Indonesia. Risikonya jauh lebih besar dibandingkan pembangkit listrik dengan sumber tenaga yang lain," ujar Jarman.

Sebetulnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM memang telah merampungkan peta jalan PLTN dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW). Menurut Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot S Wisnubroto, kerja sama yang dilakukan dengan Rosatom sangat tergantung kepada keputusan Presiden Joko Widodo.

Rencana pembangunan PLTN di Tanah Air tertuang dalam UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Berdasarkan UU tersebut, pada 2019 Indonesia harus sudah memiliki PLTN.

Namun rencana tersebut nampaknya sulit terealisasi. "Karena kalaupun groundbreaking (peletakan batu pertama) sudah dilakukan, setidaknya butuh waktu 8 tahun untuk melakukan pembangunan 1 unit PLTN sampai selesai," pungkas Jarman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News