KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam delapan tahun kinerja pemerintahan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, telah terjadi perubahan dalam pembangunan. Dulu, pembangunan selalu berfokus pada Pulau Jawa saja, kini telah bergeser ke luar Jawa. Jokowi bilang, dulu porsi investasi 70% berada di Pulau Jawa dan sisanya di luar Jawa. Kini dengan kerja semua pihak, Jokowi mengatakan, investasi telah bergeser 53% di luar Jawa. Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menuturkan, saat ini orientasi pembangunan memang sudah bergeser ke luar Jawa. Hanya saja masih dibutuhkan waktu dan konsistensi untuk daerah luar jawa benar-benar mengejar ketertinggalannya dari Jawa.
"Jadi dibutuhkan pemerintahan yang secara konsisten melanjutkan program pembangunannya Presiden Jokowi di masa depan," jelasnya kepada Kontan.co.id, Minggu (26/2).
Baca Juga: Jokowi Sebut di Eranya Pembangunan Bergeser dari Jawasentris ke Indonesiasentris Piter menambahkan, jika nantinya pergantian pemerintah menyebabkan terhentinya orientasi pembangunan atau fokus kembali ke Jawa. Maka wilayah luar Jawa tidak akan bisa mengejar ketertinggalannya dari Jawa. Hal senada juga disampaikan, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengatakan, pembangunan Jawasentris memang relatif sudah tidak terlihat di akhir tahun 2022. Hal tersebut jika dilihat dari distribusi investasi. "Memang betul bahwa share investasi yang masuk tidak didominasi pulau Jawa saja tetapi juga pulau-pulau di luar Jawa dan saya kira ini merupakan salah satu pencapaian," kata Yusuf. Namun, Yusuf menilai, jika dilihat dari sisi ketimpangan antar wilayah, pekerjaan rumah belum selesai. Pasalnya beberapa indikator masih menunjukkan ada hal yang masih perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. "Bisanya kalau kita ukur dari distribusi PDB, kita juga masih melihat urutan dari distribusi PDB antar pulau di Indonesia itu sebenarnya masih relatif mirip dengan apa yang terlihat di 2014, pulau Jawa masih mendominasi diikuti Pulau Sumatera dan kontribusi pulau-pulau di Indonesia Timur itu relatif masih kecil," jelasnya. Lebih lanjut kata Yusuf, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah terutama dalam mengubah investasi yang masuk ke pulau-pulau non Jawa agar menggerakkan perekonomian di pulau-pulau tersebut. Selain distribusi PDB, langkah lain yang perlu dilakukan ialah mendorong juga investasi ke daerah yang tidak punya sumber daya alam untuk bisa menggerakkan perekonomiannya. "Ini juga menjadi PR tersendiri bagi pemerintah nanti. Karena kalau kita lihat secara umum investasi yang masuk di beberapa pulau-pulau non Jawa itu sangat kental dengan pengelolaan komoditas dan tentu. Ini tidak begitu bagus kabarnya bagi daerah yang tidak punya komoditas ataupun sumber daya alam, karena mereka akan lebih butuh usaha untuk mendapatkan investasi baik itu yang sifatnya dari asing maupun domestik," jelasnya. Yusuf mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam menggerakkan perekonomian terutama di luar Jawa. Hal tersebut untuk memastikan bahwa investasi yang telah masuk itu bisa menggerakkan atau memberikan efek multiplier ke perekonomian.
Selain itu pemerintah perlu mempromosikan investasi yang sifatnya tidak berbasis komoditas. Hal ini menjadi jalan bagi daerah yang tidak punya sumber daya alam untuk merasakan peluang investasi yang sama. Adapun cara yang dapat dilakukan dengan mendorong investasi di sektor pariwisata. "Saya pikir ini merupakan salah satu cara yang bisa digunakan pemerintah untuk menarik investasi di daerah-daerah yang secara umum tidak punya sumber daya alam yang bisa diolah," imbuhnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Sambungkan Jalan Tol ke Berbagai Kawasan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat