KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memaparkan perkiraan kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi kepada komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam paparan tersebut, diperkirakan pembangunan transportasi perkeretaapian membutuhkan biaya paling besar atau mencapai Rp 209,6 triliun.
Baca Juga: Menhub targetkan MRT fase II HI-Ancol rampung tahun 2024 "Ini untuk pembangunan stasiun, kereta api
subway, KRL, jalur kereta api dan pengadaan kereta listrik," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Rabu (20/11). Sementara itu biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan transportasi udara sebesar Rp 7,35 triliun yakni untuk pengembangan bandar udara Sipinggan dan AAP Samarinda, pembangunan transportasi laut sebesar Rp 1,37 triliun untuk pengembangan terminal dan rehabilitasi dermaga, subsidi operasional dan lainnya. Sementara kebutuhan anggaran untuk pembangunan transportasi darat sebesar Rp 4.07 triliun yakni untuk pembangunan terminal, pembangunan halte, BRT, ITS, kelengkapan jalan, bus air hingga pelabuhan penyeberangan.
Baca Juga: Insiden emergency landing Batik Air, ini respons Kemenhub Ada pula kebutuhan anggaran untuk melakukan studi perencanaan transportasi yakni sebesar Rp 30 miliar. Dana ini dibutuhkan untuk melakukan
Feasibility Study, masterplan hingga
detail engineering design (DED). Meski sudah melaporkan kebutuhan anggaran, Djoko mengakui hitungan ini masih merupakan angka sementara. Menurutnya, masih dibutuhkan validasi serta studi kelayanan dan rencana umum tata ruan. Dia juga menjelaskan, masih ada kemungkinan perubahan angka pada kebutuhan anggaran ini. "Nanti ada kajian dari Bappenas, baru kita hitung kembali. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita selama ini melakukan pembangunan yang sama di Indonesia," tutur Djoko.
Baca Juga: Pasca bom di Polrestabes Medan, Menhub bertemu pengelola transportasi online Djoko juga menyampaikan, pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan turut mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada seperti bandara dan pelabuhan. Selain melaporkan perkiraan kebutuhan anggaran, Djoko juga mengungkap beberapa hambatan pembangunan infrastruktur transportasi yakni kondisi geografis di sekitar yang berbukit dan merupakan perairan, gradien tanah lebih dari 3%, perubahan cuaca yang tidak stabil, belum optimalnya keterpaduan sarana dan prasaran antar moda
eksisting, rencana teknologi sarana dan prasarana baru kesiapan SDM, juga masalah pembiayaan. "Untuk mengembangkan sistem transportasi ini tentu membutuhkan dukungan biaya yang signifikan. Oleh karena itu penyediaan biaya juga menjadi tantangan sendiri dengan membuka peluang-peluang kerja sama secara luas," tutur Djoko. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .