KONTAN.CO.ID - DW. Ketua Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, mengatakan pada Rabu (24/10) bahwa selain pembunuhan massal, hingga saat ini masih juga berlangsung pengucilan populasi Rohingya, pencegahan kelahiran, dan pengusiran ke kamp-kamp pengungsian.

"Ini adalah genosida yang sedang berlangsung. Kami menganggap niat untuk melakukan genosida sudah dapat disimpulkan," kata Darusman saat mempresentasikan laporan tim itu ke pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Laporan setebal 444 halaman yang pertama dipublikasikan bulan lalu ini menyerukan Dewan Keamanan untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, atau membuat pengadilan ad hoc seperti pada kasus pelanggaran HAM di bekas pecahan negara-negara Yugoslavia.

Lebih lanjut Darusman mengatakan bahwa Rohingya yang masih di Rakhine berada dalam "risiko yang besar" dan mengembalikan mereka yang telah melarikan diri ke Bangladesh "dalam konteks ini sama saja dengan mengutuk mereka untuk hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi dan mendukung terjadinya pembunuhan massal lebih lanjut."

Laporan ini mengatakan bahwa jajaran petinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut atas genosida yang terjadi di negara bagian Rakhine. Akibat konflik ini, sedikitnya 390 desa hancur dan 10.000 orang Rohingya tewas, kata Darusman.

Ditentang Cina dan Rusia

Pemerintah Myanmar menolak temuan misi PBB ini, mempertanyakan legitimasinya dan mengatakan kalau mereka telah membentuk komisi investigasi independen yang terdiri dari para diplomat Asia.

"Kami bersedia dan mampu mengambil tanggung jawab atas setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia jika ada bukti yang cukup," kata Duta Besar Myanmar untuk Dewan Keamanan PBB, Hau Do Suan.

Myanmar sebelumnya juga menolak tuduhan bahwa militernya melakukan kekejaman dalam penindasan yang memaksa 720.000 Rohingya melarikan diri ke perbatasan ke Bangladesh. Militer membantah hampir semua tuduhan genosida yang dilontarkan terhadapnya, bersikeras bahwa "operasi pembebasan" diperlukan untuk memerangi militan Rohingya.

Penolakan ini juga didukung oleh negara sekutu yaitu Cina dan Rusia yang telah secara teratur melindungi negara itu dari kritik internasional.

Duta Besar Cina untuk PBB, Ma Zhaoxu, mengatakan bahwa "Dewan seharusnya tidak ikut campur dalam isu spesifik hak asasi manusia dalam suatu negara." Sedangkan Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan bahwa sembilan negara anggota keamanan "sengaja mentorpedo" konsensus dewan terkait kasus ini.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang pernah menjadi ikon demokrasi di negara itu pun memilih diam dan menolak berbicara menentang pihak militer.

Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti