JAKARTA. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim menegaskan rencana pemerintah membatasi BBM Subsidi di beberapa wilayah bukan berarti stok premium di SPBU-SPBU benar-benar akan kosong. Tapi ini upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, tapi stok BBM non-subsidi akan diperbanyak. "Kalau mau BBM subsidi berarti harus antre dan risiko tidak mendapat jatah cukup besar", ujarnya. Tapi kalau mau cepat, maka sebaiknya pengendara kendaraan memilih BBM non-subsidi. Mengenai wilayah mana saja yang akan jadi proyek percontohan, Ibrahim menjelaskan bahwa secara konsep harus dilihat pom bensin mana yang sudah siap menyediakan BBM non-subsidi. Melihat kondisi sekarang maka yang paling berpeluang adalah SPBU-SPBU di daerah Jabodetabek. Begitu juga dengan mekanisme pembatasan berdasarkan tahun keluaran mobil. "Mobil tahun keluaran 2005 ke atas lebih sehat memakai Pertamax dan sejenisnya", tambahnya. Dan berdasarkan rekomendasi tim UI, maka mobil-mobil ini mayoritas terkonsentrasi di Jawa. Diharapkan dengan metode-metode ini, pemerintah bisa membatasi konsumsi BBM subsidi hingga angka 39 juta kilo liter di akhir tahun. Sebagaimana perkiraan sebelumnya, angka konsumsi akan mencapai 40,1 juta kiloliter bila tidak dilakukan langkah-langkah efisiensi. Tapi untuk kepastian waktu pelaksanaan, Ibrahim hanya menyatakan masih dalam pengkajian. "Yang jelas akan segera diberlakukan", jawabnya singkat. Pemerintah akan mulai membatasi pendistribusian BBM bersubsidi di kawasan-kawasan tertentu di Indonesia dengan harapan orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas sadar untuk tak lagi menikmati BBM subsidi.
Pembatasan BBM bukan berarti tak ada stok
JAKARTA. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim menegaskan rencana pemerintah membatasi BBM Subsidi di beberapa wilayah bukan berarti stok premium di SPBU-SPBU benar-benar akan kosong. Tapi ini upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, tapi stok BBM non-subsidi akan diperbanyak. "Kalau mau BBM subsidi berarti harus antre dan risiko tidak mendapat jatah cukup besar", ujarnya. Tapi kalau mau cepat, maka sebaiknya pengendara kendaraan memilih BBM non-subsidi. Mengenai wilayah mana saja yang akan jadi proyek percontohan, Ibrahim menjelaskan bahwa secara konsep harus dilihat pom bensin mana yang sudah siap menyediakan BBM non-subsidi. Melihat kondisi sekarang maka yang paling berpeluang adalah SPBU-SPBU di daerah Jabodetabek. Begitu juga dengan mekanisme pembatasan berdasarkan tahun keluaran mobil. "Mobil tahun keluaran 2005 ke atas lebih sehat memakai Pertamax dan sejenisnya", tambahnya. Dan berdasarkan rekomendasi tim UI, maka mobil-mobil ini mayoritas terkonsentrasi di Jawa. Diharapkan dengan metode-metode ini, pemerintah bisa membatasi konsumsi BBM subsidi hingga angka 39 juta kilo liter di akhir tahun. Sebagaimana perkiraan sebelumnya, angka konsumsi akan mencapai 40,1 juta kiloliter bila tidak dilakukan langkah-langkah efisiensi. Tapi untuk kepastian waktu pelaksanaan, Ibrahim hanya menyatakan masih dalam pengkajian. "Yang jelas akan segera diberlakukan", jawabnya singkat. Pemerintah akan mulai membatasi pendistribusian BBM bersubsidi di kawasan-kawasan tertentu di Indonesia dengan harapan orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas sadar untuk tak lagi menikmati BBM subsidi.
