KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yakni BBM jenis Pertalite dan Biosolar mulai 1 Oktober 2024. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyono menilai, pembatasan subsidi ini menjadi dilema. Sebab, sejatinya kebijakan ini baik untuk kesehatan fiskal dan untuk memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat mampu perlu didorong memakai BBM beroktan tinggi, sehingga lingkungan lebih terjaga.
“Sayangnya, rencana implementasi di situasi daya beli para pengguna BBM jenis subsidi kompensasi tersebut sedang di dalam tren menurun tajam. Sehingga, implikasi bukan lagi ke inflasi yang saat ini sedang tren deflasi, tetapi pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” tutur Eko kepada Kontan, Senin (16/9).
Baca Juga: Inflasi Bakal Terkerek 3,5% Jika Pemerintah Batasi BBM Bersubsidi Eko menilai, apabila pembatasan BBM subsidi ini diberlakukan maka kondisi daya beli masyarakat sedang menurun akan semakin tergerus. “Bukan karena perusahaan tempat mereka bekerja kalah kompetisi, atau jualan mereka lesu, tapi karena beratnya beban fiskal pemerintah menanggung kompensasi BBM,” tambahnya. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti memperkirakan inflasi diperkirakan akan meningkat akibat pembatasan BBM bersubsidi. “Tetapi jika pemerintah tetap memberikan prioritas pada angkutan umum untuk menggunakan BBM bersubsidi, maka dampak kenaikan inflasi bisa diredam,” kata Esther. Sebelumnya, Esther juga menyampaikan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tersebut kurang tepat dilakukan saat ini. Pasalnya daya beli masyarakat sedang mengalami pelemahan. “Kalau kita lihat bahwa opsi pembatasan Pertalite ini ke depannya tentu tidak tepat saat ini. Karena kita lihat kondisi daya beli masyarakat sekarang relatif menurun,” tutur Esther dalam agenda Diskusi Publik - Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat, Kamis (12/9).
Baca Juga: Pemerintah Perketat Penyaluran Subsidi, Begini Salah Satu Langkahnya Ia menilai, memang dengan adanya pembatasan ini akan berdampak baik pada penghematan fiskal, akan tetapi harus tetap adil, mengingat akan berdampak pada banyak aspek. Dengan adanya pembatasan ini, dikhawatirkan masyarakat khususnya kelas menengah akan semakin menurun. Diperparah dengan kondisi penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih terbatas. “Kita lihat lagi kenaikan inflasi, itu ternyata tidak sebanding dengan kenaikan upah. Alangkah baiknya jika kebijakan ini dipertimbangkan lagi,” ungkapnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
