JAKARTA. Para pemilik mobil keluaran terbaru mesti bersiap merogoh kocek lebih dalam lagi. Sebab, pemerintah berencana memberlakukan sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan pola tertutup pada kuartal empat tahun ini.

Paling tidak, pemerintah sudah menyiapkan tiga opsi pembatasan premium dan solar tersebut. Pertama, melarang kendaraan bermotor pribadi hasil produksi tahun 2005 ke atas menikmati BBM bersubsidi. Kedua, sepeda motor tetap boleh memakai BBM bersubsidi. Ketiga, angkutan umum alias kendaraan pelat kuning masih bisa menenggak premium dan solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengaku sudah menyerahkan sejumlah opsi pembatasan BBM bersubsidi ke pada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. "Rumusan-rumusan itu sudah tuntas, cuma ngambil kesimpulan yang belum," kata dia, Selasa (24/8).

Pejabat Sementara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Agus Supriyanto bilang, rencana pembatasan BBM bersubsidi sudah masuk dalam APBN-P 2010. Jadi, "Seharusnya di 2010 ini ada pembatasan BBM bersubsidi, kalau enggak ada, berarti bisa jadi kuota 36,5 juta kiloliter terlampaui," ujar dia.

Kalau volume BBM bersubsidi melebihi target, Agus mengatakan, otomatis anggaran subsidi tahun ini yang mencapai Rp 88,9 triliun tidak cukup. "Kalau ditambah lagi kan harus dibahas di DPR lagi, dan alasan-alasannya tentu harus jelas," ungkap dia.

Pembatasan BBM bersubsidi, Agus menjelaskan, sejalan dengan kebijakan pemerintah memangkas anggaran subsidi secara bertahap. "Hingga suatu saatnya nanti, harga BBM akan sesuai dengan harga keekonomian atau tanpa subsidi," terang Agus.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, realisasi rata-rata bulanan penyaluran BBM bersubsidi sudah di atas 6% hingga 9% dari kuota. Kalau tidak dibatasi, volume sampai akhir tahun nanti bisa membengkak menjadi 40,1 juta kiloliter.

Menurut Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Hanggono T. Nugraha, tampaknya, pembahasan pembatasan BBM bersubsidi di tingkat menteri ekonomi bakal alot. Soalnya, pelaksanaannya membutuhkan lembaga khusus untuk mengawasi kendaraan yang masih boleh memakai BBM bersubidi.

Kalau pembatasan BBM dipaksakan berjalan tahun ini juga sementara belum ada kejelasan soal lembaga khusus tersebut, bisa jadi akan muncul kerusuhan sosial akibat pengawasan yang lemah. "Paling mungkin, sih, ditunda dulu. Apalagi Menteri Keuangan sudah memberi sinyal, APBN masih sanggup menutup kelebihan kuota BBM," kata Hanggono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can