JAKARTA. Pemilik mobil produksi di atas tahun 2005 bisa sedikit bernapas lega. Soalnya, pemerintah kemungkinan besar belum akan membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai awal bulan depan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo menyatakan, masih banyak yang harus pemerintah siapkan untuk menerapkan sistem distribusi BBM bersubsidi dengan pola tertutup tersebut. "Tadinya memang awal Oktober, tapi hingga sekarang belum ada keputusan," katanya kemarin (16/9).

Namun, Evita tak mau mengungkap, kapan pastinya larangan bagi mobil keluaran di atas 2005 menenggak premium dan solar itu akan diberlakukan. "Masih akan diputuskan, kalau di tingkat Menteri Koordinator Perekonomian sudah, ke DPR untuk dapat persetujuan baru diterapkan," ujar dia.

Yang jelas, Evita menambahkan, kalau pembatasan bergulir mulai bulan depan, pemerintah bisa menghemat BBM bersubsidi hingga 2 juta kiloliter (kl).

Utamakan kampanye

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan, memang tidak mudah untuk menerapkan program pembatasan BBM bersubsidi. Misalnya, pembatasan dengan mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali dispenser BBM bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). "Ini perlu waktu untuk mencari SPBU yang bisa menampung BBM nonsubsidi lebih banyak, jadi tak bisa dipastikan jalan bulan depan," imbuhnya.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh bilang, melihat perkembangan yang yang ada, termasuk asumsi nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, serta tarif dasar listrik yang baru saja naik, maka arah pembatasan BBM bersubsidi lebih ke soft campaign. "Agar masyarakat yang mampu itu sadar dan membatasi dirinya, ini dulu kita coba," kata Darwin.

Yang pasti, Darwin mengungkapkan, Kementerian ESDM sudah menyerahkan usulan mekanisme pembatasan BBM bersubsidi ke Menteri Koordinator Perekonomian. "Kami juga masih mendefinisikan secara lebih jernih dispenser SPBU di jalan-jalan tertentu yang tidak menjual premium utamanya di kota-kota besar," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi mulai dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Meski siap mengurangi pasokan BBM bersubsidi mulai bulan depan, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menuturkan, Pertamina akan mengikuti kebijakan pemerintah. Kini, Pertamina sedang fokus mengganti dispenser premium di sejumlah SPBU menjadi Pertamax. "Mungkin di lingkungan yang konsumsinya paling tinggi. Jadi, kami konsentrasi di Pulau Jawa dulu," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can