Pembatasan Ekspor Chip AI AS Ancam Investasi Data Center Indonesia



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengetatan aturan ekspor chip kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi mempengaruhi investasi pusat data (data center) di Indonesia.

Ketidakpastian pasokan prosesor grafis (GPU) dan akselerator AI kelas atas dapat menghambat pengadaan teknologi hingga mengubah jadwal pembangunan proyek, terutama pusat data yang melayani kebutuhan komputasi AI.

Baca Juga: Redmi 17 5G Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 7.500 mAh Harga Mulai Rp 3,99 Juta


Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) Hendra Suryakusuma mengatakan, ketergantungan pusat data AI di Indonesia terhadap teknologi komputasi asal AS masih cukup tinggi.

Pasalnya, ekosistem AI global masih banyak mengandalkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dari perusahaan AS.

“Kalau kita bicara khusus AI Data Center, ketergantungan terhadap teknologi komputasi asal AS saat ini masih cukup tinggi, terutama untuk GPU dan AI accelerator kelas atas,” ujar Hendra kepada Kontan, Jumat (20/11/2026).

Menurut dia, dampak pembatasan ekspor tersebut akan lebih langsung dirasakan segmen komputasi AI dibandingkan pusat data konvensional.

Pasalnya, pusat data konvensional yang menyediakan layanan colocation, cloud, dan enterprise memiliki kebutuhan komputasi berbeda dengan AI data center yang membutuhkan GPU dalam skala besar.

Baca Juga: Adopsi AI Semakin Masif, Pelaku Usaha Masih Hadapi Tantangan Fleksibilitas

Meski demikian, IDPRO belum memiliki data terverifikasi untuk mengukur tingkat ketergantungan industri pusat data nasional terhadap teknologi komputasi asal AS.

Hendra menilai, kebijakan AS berpotensi mempengaruhi keputusan investasi, khususnya pada proyek AI data center dan hyperscale yang membutuhkan GPU generasi terbaru dalam jumlah besar.

Investor membutuhkan kepastian pasokan teknologi untuk menjamin kelancaran pembangunan dan operasional proyek.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti seluruh ekspor chip AI ke Indonesia dilarang. Masih terdapat mekanisme perizinan dan pengecualian tertentu.

Namun, kepastian memperoleh lisensi, waktu pengiriman perangkat, serta kejelasan pengguna akhir teknologi menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

“Ketidakpastian pasokan GPU bisa mempengaruhi jadwal pembangunan, keputusan pengadaan perangkat, hingga komitmen investasi pelanggan,” kata Hendra.

Baca Juga: Asianet Tunjuk CEO Baru, Bidik Peluang Pertumbuhan Pasar Internet Rumah dan FTTH

Kondisi tersebut berpotensi membuat investor lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan final. Kendati demikian, IDPRO tidak melihat pembatasan ekspor ini secara otomatis menghentikan investasi pusat data di Indonesia.

Selain akses pasokan, penggunaan teknologi alternatif juga menjadi tantangan bagi operator. Hendra menjelaskan, penggantian GPU tidak sesederhana mengganti satu merek dengan merek lain.

Operator harus mempertimbangkan kompatibilitas perangkat lunak, performa komputasi, konsumsi listrik, kebutuhan pendinginan, integrasi sistem, hingga biaya operasional jangka panjang.

“Bahkan teknologi dengan harga perangkat lebih rendah belum tentu menghasilkan total biaya komputasi yang lebih murah apabila performa atau efisiensinya berbeda,” ungkapnya.

IDPRO belum dapat memperkirakan besaran kenaikan biaya investasi apabila operator harus beralih ke teknologi alternatif.

Baca Juga: Tokopedia-TikTok Shop Perkuat Ekosistem Discovery Commerce

Menurut Hendra, perhitungan perlu menggunakan pendekatan total cost of ownership (TCO) yang mencakup keseluruhan biaya kepemilikan dan operasional, bukan sekadar harga pembelian chip.

“Kami berharap tersedia kajian bersama industri untuk menghitung dampaknya secara lebih akurat,” ujarnya.

Dari sisi persaingan regional, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi kebijakan tersebut. Hendra menyebut Malaysia, Singapura, dan Thailand juga termasuk negara yang dikenai persyaratan lisensi tambahan untuk chip AI tertentu.

Di sisi lain, Vietnam dan Filipina berpotensi menjadi alternatif lokasi ekspansi bagi investor karena tidak secara khusus disebut dalam daftar tambahan tersebut. Namun, Hendra mengingatkan bahwa kedua negara itu tidak otomatis terbebas dari seluruh ketentuan ekspor AS.

Menurut dia, daya saing negara-negara Asia Tenggara dalam menarik investasi pusat data ke depan tidak hanya ditentukan oleh akses teknologi.

Kepastian regulasi, ketersediaan energi, dan kejelasan pemenuhan ketentuan ekspor juga menjadi faktor penting.

Baca Juga: Tak Hanya Nikel, Penetapan Mineral Kritis Buka Peluang Investasi Tambang Baru

“Menurut kami, faktor pembeda ke depan justru adalah seberapa cepat masing-masing negara dapat memberikan kepastian regulasi, akses teknologi, ketersediaan energi, dan kejelasan kepatuhan terhadap aturan ekspor. Indonesia harus memastikan tidak tertinggal dalam hal tersebut,” tegas Hendra.

Terkait respons pemerintah, Hendra mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan secara publik, pemerintah tengah mengkaji dampak kebijakan tersebut dan membuka ruang masukan dari industri.

Namun, IDPRO belum memperoleh informasi mengenai hasil penghitungan kuantitatif yang komprehensif terkait potensi investasi pusat data yang terdampak.

Karena itu, IDPRO mendorong pemerintah segera melakukan kajian dampak bersama pelaku industri. Kajian tersebut perlu mencakup pemetaan proyek AI data center yang sedang direncanakan, kebutuhan GPU, potensi keterlambatan investasi, serta konsekuensinya terhadap pengembangan ekosistem AI nasional.

Hendra juga mendorong pemerintah meningkatkan komunikasi dan diplomasi teknis dengan pemerintah AS agar kebutuhan teknologi AI untuk kegiatan komersial yang sah di Indonesia tetap terpenuhi.

IDPRO menyatakan siap memberikan masukan dari perspektif industri.

“Indonesia memiliki potensi pasar digital yang sangat besar. Jangan sampai potensi investasi cloud dan AI justru berpindah ke negara lain karena ketidakpastian akses teknologi maupun kebijakan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News