Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wacana pembatasan industri rokok elektrik atau vape dikhawatirkan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan.  Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) Enggar Dwi Pambudi mengatakan, ketidakpastian arah kebijakan industri rokok elektrik telah menimbulkan kegelisahan di kalangan pekerja. Pasalnya, industri ini memiliki rantai ekonomi yang melibatkan tenaga kerja dari berbagai sektor. “Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan para pekerja yang menggantungkan mata pencaharian serta kehidupan keluarga pada industri rokok elektrik legal di Indonesia,” ujar Enggar dalam konferensi pers industri vape/rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Arvindo: Pelarangan Vape Bisa Perbesar Peredaran Produk Ilegal di Pasar Gelap Menurutnya, tenaga kerja di industri rokok elektrik tidak hanya berada di sektor produksi dan perdagangan. Mereka juga terlibat dalam kegiatan pengemasan, distribusi, pergudangan, pemasaran, ritel, hingga menjadi vaperista. Bagi para pekerja tersebut, industri vape merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan menghidupi keluarga. Sementara itu, mencari pekerjaan di sektor lain bukan perkara mudah karena persaingan kerja semakin ketat dan kesempatan kerja belum tentu tersedia. “Apabila industri rokok elektrik legal dibatasi secara berlebihan, bahkan sampai kehilangan ruang untuk berusaha, maka siapa yang bertanggung jawab atas nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaannya? Ke mana mereka harus mencari kehidupan ketika kesempatan kerja di sektor lain juga semakin sulit diperoleh?” kata Enggar. Ia memahami pemerintah perlu menjaga kesehatan masyarakat, melindungi anak dan remaja, serta memberantas penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi zat terlarang. Namun, penindakan harus diarahkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, bukan pekerja dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal. “Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan suatu persoalan justru menciptakan persoalan baru berupa pengangguran, hilangnya sumber pendapatan keluarga, serta meningkatkan tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil,” ujarnya. Enggar meminta pemerintah melibatkan perwakilan pekerja dan pelaku industri dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha. Menurutnya, penyusunan kebijakan tidak cukup hanya mempertimbangkan persoalan produk, tetapi juga harus melihat kondisi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut. “Jangan sampai keputusan diambil hanya berdasarkan sudut pandang terhadap produk tanpa melihat kondisi nyata masyarakat yang bekerja menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut,” tegasnya. Enggar menyatakan Apvindo siap menyampaikan aspirasi pekerja dari berbagai daerah dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan. Ia berharap pemerintah memperhitungkan potensi hilangnya lapangan pekerjaan serta dampak sosial ekonomi yang akan ditanggung pekerja dan keluarganya. “Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan sebuah industri, tetapi juga nasib manusia di dalamnya. Jangan sampai para pekerja yang selama ini mencari nafkah secara legal justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan kehidupan mereka,” ungkap Enggar.

Baca Juga: Industri Perikanan Tertekan, GAPI Soroti Kebijakan DHE hingga Tarif Ekspor


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News