JAKARTA. Menteri koordinator bidang perekonomian Chairul Tanjung (CT) menegaskan, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa menjaga volume konsumsinya. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyetujui rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan tiga cara. Ketiga cara itu diantaranya, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi di jalan tol, pelarangan BBM bersubsidin di Jakarta Pusat, dan melarang penjualan BBM bersubsidi di atas jam 18.00 WIB. Namun dengan cara tersebut pemerintah hanya mampu menghemat volume konsumsi hingga 2 juta KL. Menurutnya, tujuan dari kebijakan ini memang bukan untuk membuat orang beralih seluruhnya dari BBM bersubsidi menjadi BBM non-subsidi. “Hanya sebagian kecil yang beralih, tapi minimal kita bisa menghindari over kuota konsumsi BBM bersubsudi,” katanya, Senin (4/8). Menurutnya, jika tidak membatasi penggunaan BBM bersubsidi volume konsumsinya bisa tembus 48 juta KL. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) volume konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh lebih dari 46 juta KL. Namun demikian, dalam kesempatan tersebut CT mengatakan, SBY memintanya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut. “Yang harus diperhatikan adalah ketersediaan BBM di tempat-tempat tersebut,” ujar CT. Ia mencontohkan baik di Jakarta Pusat, Jalan Tol, dan di SPBU di atas jam 18.00 WIB ketersediaan BBM non subsidi harus mencukupi. Begitupun sebaliknya, persediaan BBM bersubsidi harus ada di luar daerah-daerah yang dilarang. Sementara itu, ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistyaningsih mengatakan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi ini memang bukan jalan keluar dari permasalahan fundamental. Sebab, jika ingin menjawab masalah subsidi BBM satu-satunya dengan cara menaikan harga BBM. Namun demikian, hal itu nampaknya belum bisa terlaksana, apalagi pemerintah melarang dikeluarkannya kebijakan yang bersifat strategis menjelang akhir pemerintahan SBY. Begitupun dengan pemerintahan terpilih nantinya, tidak bisa langsung mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM, karena harus disiapkan terlebih dahulu program jaring pengaman sosial. Bagaimanapun kenaikan harga BBM berbsidi akan membuat masyarakat miskin terkena dampaknya, karena kenaikan harga. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pembatasan konsumsi BBM hanya hemat 2 juta KL
JAKARTA. Menteri koordinator bidang perekonomian Chairul Tanjung (CT) menegaskan, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa menjaga volume konsumsinya. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyetujui rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan tiga cara. Ketiga cara itu diantaranya, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi di jalan tol, pelarangan BBM bersubsidin di Jakarta Pusat, dan melarang penjualan BBM bersubsidi di atas jam 18.00 WIB. Namun dengan cara tersebut pemerintah hanya mampu menghemat volume konsumsi hingga 2 juta KL. Menurutnya, tujuan dari kebijakan ini memang bukan untuk membuat orang beralih seluruhnya dari BBM bersubsidi menjadi BBM non-subsidi. “Hanya sebagian kecil yang beralih, tapi minimal kita bisa menghindari over kuota konsumsi BBM bersubsudi,” katanya, Senin (4/8). Menurutnya, jika tidak membatasi penggunaan BBM bersubsidi volume konsumsinya bisa tembus 48 juta KL. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) volume konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh lebih dari 46 juta KL. Namun demikian, dalam kesempatan tersebut CT mengatakan, SBY memintanya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut. “Yang harus diperhatikan adalah ketersediaan BBM di tempat-tempat tersebut,” ujar CT. Ia mencontohkan baik di Jakarta Pusat, Jalan Tol, dan di SPBU di atas jam 18.00 WIB ketersediaan BBM non subsidi harus mencukupi. Begitupun sebaliknya, persediaan BBM bersubsidi harus ada di luar daerah-daerah yang dilarang. Sementara itu, ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistyaningsih mengatakan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi ini memang bukan jalan keluar dari permasalahan fundamental. Sebab, jika ingin menjawab masalah subsidi BBM satu-satunya dengan cara menaikan harga BBM. Namun demikian, hal itu nampaknya belum bisa terlaksana, apalagi pemerintah melarang dikeluarkannya kebijakan yang bersifat strategis menjelang akhir pemerintahan SBY. Begitupun dengan pemerintahan terpilih nantinya, tidak bisa langsung mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM, karena harus disiapkan terlebih dahulu program jaring pengaman sosial. Bagaimanapun kenaikan harga BBM berbsidi akan membuat masyarakat miskin terkena dampaknya, karena kenaikan harga. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
