Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Musim Liburan Menekan Kinerja Logistik

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembatasan operasional truk sumbu tiga yang rutin diberlakukan saat hari besar keagamaan dinilai ikut menekan kinerja logistik nasional dari sisi mikroekonomi. Kebijakan tersebut disebut menjadi salah satu faktor turunnya Logistics Performance Index (LPI) Indonesia.

Berdasarkan data terbaru Bank Dunia (2023), peringkat LPI Indonesia merosot ke posisi 63 dari 139 negara. Posisi ini tertinggal dibanding negara Asia Tenggara lain seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (31), Thailand (37), Filipina (47), dan Vietnam (50).

LPI merupakan indikator yang mengukur kinerja logistik suatu negara berdasarkan enam dimensi, yakni efisiensi kepabeanan, kualitas infrastruktur, pengiriman internasional, kualitas layanan logistik, kemampuan pelacakan, dan ketepatan waktu pengiriman.

Pakar Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Dodi Permadi mengatakan, penurunan peringkat tersebut mencerminkan masih lemahnya performa layanan logistik Indonesia.

Dodi mencatat, LPI Indonesia turun 17 peringkat dari posisi 46 pada 2018 menjadi 63 pada 2023, dengan skor menurun dari 3,15 menjadi 3,0. Dari enam dimensi, hanya kepabeanan dan infrastruktur yang mencatat perbaikan.

Sementara penurunan terdalam terjadi pada dimensi ketepatan waktu dan pelacakan, disusul pengiriman internasional serta kompetensi dan kualitas layanan logistik. “Salah satu faktor penyebabnya adalah pembatasan truk sumbu tiga saat libur hari besar keagamaan, apalagi jika diberlakukan terlalu lama,” ujar Dodi dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, pelarangan truk sumbu tiga otomatis meningkatkan biaya logistik karena kapasitas angkut berkurang. Penggunaan truk sumbu dua yang lebih kecil membuat volume muatan menurun, jumlah perjalanan bertambah, serta konsumsi bahan bakar meningkat.

Menurut Dodi, berbagai studi menunjukkan pengalihan dari truk sumbu tiga ke sumbu dua dapat meningkatkan biaya angkut per kilometer sebesar 20% hingga 50%. Penelitian Fakultas Teknik Universitas Indonesia juga mencatat kenaikan biaya logistik lebih dari 40% per kilometer. “Kenaikan biaya ini berdampak pada daya saing produk domestik,” katanya.

Dari sisi makroekonomi, data World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang dirilis International Institute for Management Development (IMD) menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif masih lemah. Dari empat faktor penilaian—kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur—Indonesia tertinggal terutama pada efisiensi pemerintah dan infrastruktur.

Pada aspek kerangka institusi pemerintahan (institutional framework), Indonesia berada di peringkat 51. Sementara pada faktor infrastruktur, Indonesia menempati posisi 40 dari 69 negara, turun dari peringkat 27 pada 2024. Menurut Dodi, kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya efisiensi kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengaturan sektor logistik.