Pembayaran menggunakan QR, BCA menanti persetujuan dari BI

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengatakan saat ini tengah menantikan regulator merilis standarisasi sistem pembayaran berbasis quick response (QR).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan saat ini BCA sudah memiliki teknologi tersebut dan masih menunggu persetujuan dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia (BI). "Kami harapkan digital next step-nya ke gadget. QR pun sebenarnya sudah siap tinggal menunggu persetujuan," tuturnya di Jakarta, Selasa (9/10).

Secara terpisah, Direktur BCA Santoso Liem mengatakan BCA sudah memiliki QR sebagai pembayaran namun masih closed loop. Teknologi pembayaran menggunakan QR ini antara lain sudah tersedia di aplikasi digital milik BCA yakni SakuKu.

Santoso menyebut, saat ini Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) tengah melakukan pilot project integrasi QR di Tanah Air.

"BI ingin agar terkoneksi semua. Sekarang sudah piloting, tapi belum diputuskan," ujarnya.

Santoso yang juga menjadi Anggota ASPI di Komite Standar ini mengatakan masa depan QR ke depan antara lain seluruh QR milik bank dan penyedia jasa pembayaran bakal saling terkoneksi.

Hanya saja, saat ini yang masih menjadi pertimbangan yakni bank atau instansi mana yang bakal ditunjuk BI untuk menjadi penerbit mesin QR yang kelak menjadi standar bagi seluruh penyedia jasa.

"Kami (ASPI) tidak mau perlu banyak mesin pembaca QR, tapi maunya satu saja. Tapi siapa yang menerbitkan? harus ada QR standar yang bisa diterima semua. Ini yang sedang dibahas," ujarnya.

Nah bila hal tersebut sudah rampung, kelak QR milik BCA akan bersifat open loop alias bisa diterima oleh seluruh penyedia jasa QR. Menurut Santoso, hal ini terbilang sulit lantaran di beberapa negara tetangga sangat sedikit yang menggunakan standarisasi QR. Bahkan, negara Singapura pun punya lebih dari satu QR.

"Sebetulnya universal QR ada di China, kami sedang lihat orientasi itu. Untuk benchmark memang lebih banyak dan baik dari China," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News