Pembebasan tanah jadi kendala penyerapan anggaran



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selain soal pendanaan, semangat pacu pembangunan infrastruktur yang digaungkan pemerintah juga kerap menghadapi masalah lainnya. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR misalnya sering menemui pembebasan lahan jadi tantangan terhadap proyek jalan dan jembatan.

"Biasanya kendala dari soal desain, amdal, dan pembebasan lahan," kata Rahman Arief, Direktur Pengembangan Jalan Bina Marga Kementerian PUPR kepada KONTAN, Minggu (12/11). Misalnya, pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) terkendala pembebasan lahan di segmen III sepanjang 15,2 km.

Dari data yang didapat Kontan.co.id, pembebasan lahan terkendala lantaran kewajiban pemda untuk membebaskan lahan senilai Rp 300 miliar tak dipenuhi. Sehingga perlu desain ulang agar seluruh segmen GORR dapat berfungsi.


Per 10 November, Ditjen Bina Marga telah merealisasikan pembangunan fisik sebesar 76,89% dengan realisasi keuangan sebesar 67,09% atau senilai Rp 29,8 triliun. Masih ada anggaran 29,17% atau senilai 12,9 triliun yang perlu diserap tahun ini.

Dari pagu anggaran 2017, di Bina Marga terdapat paket yang belum dilelang sebanyak 27 paket senilai Rp 106 miliar. Paket masih dalam proses lelang sebesar Rp 797 miliar. Paket-paket ini, kata Rahman, belum atau masih dalam proses lelang karena belum lengkap.

"Biasanya dari paket-paket yang readiness-nya masih perlu dilengkapi, atau ada paket baru lain yang lebih prioritas," sambung Rahman. Dia mencontohkan, misalnya digunakan untuk penambahan pekerjaan jalan trans dan perbatasan Papua.

Dari paket yang belum lelang, sembilan paket senilai Rp 32,58 miliar dihapus, dan 18 paket senilai Rp 73,76 miliar dilanjutkan dan ditargetkan lelang awal Desember mendatang.

Sementara paket yang masih proses lelang, enam paket senilai Rp 3,59 miliar tak dilanjutkan, serta 57 paket senilai Rp 793,45 miliar ditargetkan penandatanganan kontrak pada Desember.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati