JAKARTA. Pertanahan adalah bagian terpenting di dalam pembangunan infrastruktur. Pembebasan lahan merupakan proses yang penting di samping pembangunan itu sendiri. Demikian halnya dengan pembangunan Tol Trans Sumatera.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, hingga saat ini, proses pembebasan lahan baik Tol Trans-Sumatera maupun di tol-tol lainnya, terus berjalan. 

Dalam proses pembebasan lahan, Kementerian ATR/BPN berpegang pada peta bidang yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR). 

Dari peta bidang itulah, Kementerian ATR/BPN mengetahui berapa kebutuhan luas dan panjang pembebasan lahan. 

"Di dalam peta bidang itu juga ada target waktu. Semua sudah ada dan tersusun. Tahun ini saya kira pembebasan lahan sudah lebih 50 persen (yang terselesaikan)," ujar Ferry di ruangannya, Kantor BPN RI, Jakarta, Rabu (18/11). 

Ferry mengaku, dalam proses pembebasan lahan Tol Trans-Sumatera, banyak hal baru yang dipraktikkan oleh kementerian tersebut. 

Karena Tol Trans-Sumatera masuk dalam daftar infrastruktur prioritas yang dikejar Presiden Joko Widodo, Ferry mengerahkan juru ukur lebih banyak dari biasanya. 

Juru ukur yang dikerahkan tidak hanya dari Lampung, tetapi juga Yogyakarta dan wilayah Pulau Jawa lainnya. Selain itu, Ferry juga menerapkan pola pembayaran yang cepat sesuai musyawarah. 

Dengan demikian, proses pembebasan lahan bisa sejalan dengan pengerjaan proyek. "Pembebasan lahan tidak boleh memberhentikan pembangunan fisik. Tol Trans-, harus cepat diselesaikan," jelas Ferry. 

Sebelumnya Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putera mengatakan total empat ruas Tol Trans-Sumatera panjangnya mencapai 300 kilometer. 

"Dari keempat ruas tersebut, pengerjaan ruas Tol Riau-Dumai yang paling lambat. Pasalnya, ruas ini belum siap, baik dari sisi pembebasan lahan juga tata ruangnya," kata Putera. (Arimbi Ramadhiani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia