Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih terlalu berisiko bagi anak



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah daerah yang kasus Covid-19 aktifnya sudah melandai. Salah satu pekerja di perusahaan di Kota Bandung, Sapta Djuharti, menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan di sekolah buah hatinya sudah bagus.

“Seperti jaga jarak, masuk sekolah juga per kelasnya hanya 50% dari keseluruhan kapasitas. Kalau di sekolah anak saya, berlaku sesuai absen. Misal absen satu sampai 16 itu masuk pada Senin, absen berikutnya hadir di sekolah pada Selasa. Masih bergantian, dan tidak semua murid masuk sekolah bersamaan. Kerumunan dikurangi, waktu belajar juga dikurangi, dan masuk sekolah juga membawa bekal sendiri karena tidak ada penjual makanan yang buka di sekolah. Selain itu, sekolah juga menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer per kelas,” terangnya kepada KONTAN, Rabu (8/9) malam.

Sapta bilang, durasi pembelajaran untuk buah hatinya yang sekarang mengenyam ilmu di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bandung, sudah melakukan PTM terbatas sampai sekitar pukul setengah 10 pagi.


“Saya masih kurang setuju dengan PTM terbatas. Tidak semua sekolah meminta surat pernyataan dari orangtua terkait PTM, saya tidak dimintai surat persetujuan tersebut. Jadi, saya cuma bisa memberikan surat berhalangan yang dalam artian bahwa saya keberatan anak saya harus menjalani PTM di sekolah,” terangnya.

Lantaran sistem pembelajaran di sekolah buah hatinya saat ini masih setengah PTM, dan setengah lagi pembelajaran daring, maka Sapta memilih agar anaknya kembali belajar daring. Ia mengaku belum mengizinkan anak ikut PTM di sekolah, karena dirinya menimbang bahwa anaknya belum divaksinasi.

Baca Juga: Tempat ibadah dibuka terbatas, tetap jalankan protokol kesehatan dengan maksimal

“Maka saya mencegah agar anak saya tidak terpapar. Anak saya belum mendapatkan vaksin, di beberapa kesempatan saya mendaftarkan anak saya untuk vaksinasi, tapi hingga saat ini anak saya belum mendapat akses vaksinasi,” tambahnya.

Sapta berujar, tidak harus ada penekanan bahwa anak harus melaksanakan PTM. “Jangan diwajibkan PTM walaupun dengan kapasitas siswa 50% di kelas, tetap saja seharusnya orangtua diberikan pilihan. Jangan ada kesan bahwa ini diwajibkan, dan orangtua yang memilih untuk tidak mengizinkan PTM itu seolah bermasalah. Padahal ini sebetulnya soal pilihan.”

“Menurut saya, PTM seharusnya jangan dulu dilaksanakan. Karena semuanya ini rasanya serba dipercepat. Kalau untuk pekerja yang sudah mulai bekerja di kantor ini memang sudah wajar, tapi kalau anak-anak sebetulnya baiknya belajar daring saja dulu. Kalau PTM itu seakan memberikan peluang bagi anak untuk lebih mudah terpapar virus,” paparnya.

Sapta bilang, mungkin ada saja orangtua yang merasa lelah membimbing anaknya belajar daring, tetapi ketika pilihan belajar daring menjadi opsi yang paling aman agar anak tidak terpapar, terutama anak yang belum divaksin, Sapta merasa ini masih jadi pilihan yang paling tepat untuk saat ini.

“Apalagi di negara lain mulai muncul lagi varian baru Covid-19. Saya adalah penyintas Covid-19, dan karena itulah saya lebih aware akan kemungkinan anak terpapar virus itu ada. Berkaca dari pengalaman maraknya virus varian Delta, yang awalnya marak di India dan masuk ke Indonesia, sekarang di negara lain sedang marak dengan varian barunya Covid-19 lagi. Sementara anak sudah mulai PTM, seakan menjadikan anak sebagai ‘objek’ akan kasus-kasus baru Covid-19,” katanya.

Sebenarnya Sapta lebih menganjurkan pemerintah untuk tidak melaksanakan PTM tanpa observasi lebih lanjut. “Setidaknya sampai suatu daerah dinyatakan zona hijau, jangan malah area yang masih kuning lalu diadakan uji coba PTM. Anak jangan dijadikan uji coba,” tutupnya.

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

Selanjutnya: KIPI vaksin Covid-19 Moderna dan tempat layanan vaksinasi di Jakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .