KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kebijakan transportasi nasional selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah perbaikan yang signifikan. 

Ia menyoroti sejumlah aspek yang dinilai belum tepat sasaran dan masih mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah.

Menurut Djoko, berbagai program insentif transportasi yang digulirkan pemerintah justru belum menyentuh kelompok yang membutuhkan. 

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

“Insentif transportasi tidak tepat sasaran. Sementara perhatian terhadap pembenahan transportasi umum justru berkurang,” ujar Djoko dalam keterangan yang diterima Kontan, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah kepulauan, perbatasan, serta daerah tertinggal (3T) juga belum menjadi prioritas. 

Baca Juga: Pramono Anung Wajibkan ASN Jakarta Naik Transportasi Umum Tiap Rabu, Ongkos Gratis

Padahal, daerah-daerah penghasil mineral masih menghadapi kesenjangan kesejahteraan yang tinggi. 

“Hasil bumi terus dikeruk, namun kesejahteraan masyarakatnya tidak meningkat. Minimal mereka perlu disediakan layanan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari,” tegasnya.

Djoko juga menyoroti minimnya perhatian terhadap transportasi perairan, baik sungai, danau, maupun penyeberangan.

Baca Juga: Kemenhub Bakal Dorong Akses Transportasi Umum ke Perumahan Subsidi

Anggaran untuk sektor ini disebut masih sangat terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya konektivitas antar daerah.

Selain itu, ia menilai aspek keselamatan transportasi juga masih terabaikan. Angka kecelakaan lalu lintas disebut masih tinggi, terutama di kalangan usia produktif. 

Ia berharap pemerintah ke depan dapat memperkuat arah kebijakan transportasi yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan.

Baca Juga: Kemenhub Dorong Akses Transportasi Umum ke Kawasan Perumahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News