KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai konsep pembentukan Family Office di Indonesia merupakan langkah yang sangat positif dan strategis untuk menarik investasi ke dalam negeri.

Menurutnya, konsep ini tidak hanya menguntungkan dari sisi investasi, tetapi juga mempermudah aktivitas bisnis perusahaan holding besar hingga segmen komersil.

"Untuk Family Office sebenarnya konsepnya sangat bagus, ini tentu akan menarik investasi ke dalam negeri, terutama perkembangan daya tarik investasi melalui perusahaan holding. Jadi holding-nya dikumpulin di sini," ujar Myrdal kepada Kontan, Kamis (16/10).

BNP Paribas Asset Management Soroti Peluang Investasi 2026 untuk Pertumbuhan Ekonomi

Myrdal menjelaskan, salah satu daya tarik utama dari Family Office adalah kemudahan yang ditawarkan dalam hal kepemilikan. Konsep ini dirancang untuk mempermudah proses alih kepemilikan secara turun-temurun, seperti akibat warisan, dengan keringanan pajak.

Baca Juga: Bridgestone Fokus Perkuat Aftermarket & Ekspor di Tengah Tantangan Industri Otomotif

"Dari sisi kepemilikan juga dipermudah untuk turun-temurun, misalnya ada ganti kepemilikan karena ada warisan, jadi progresnya lebih mudah dengan konsep Family Office, pajak warisnya lebih murah," paparnya.

Dengan berbagai kemudahan ini, Myrdal berharap Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar di kawasan. 

"Ini diharapkan bisa membuat Indonesia menjadi pusat aktivitas bisnis di Asia Tenggara. Jadi ini harapannya investasi masuk ke sini, dan menciptakan lapangan kerja," tegasnya.

Myrdal menekankan bahwa target perusahaan yang masuk ke Indonesia tidak hanya harus yang berskala besar, tetapi juga segmen komersil atau segmen yang lebih rendah dari big companies.

"Jadi kalau dikumpulkan kontribusinya bisa sangat besar, ini yang tentu harus bisa direalisasikan," tambahnya.

Terkait kontribusi dari pemerintah, Myrdal menyarankan agar dukungan disesuaikan dengan kondisi anggaran negara atau APBN.

"Kalau kondisi anggarannya mendukung, patut didukung. Kalau tidak, ya kita harus kreatif, mencari cara misalnya dari Danantara, tidak harus dari APBN," tutupnya

Baca Juga: Sreeya Sewu Indonesia (SIPD) Bidik Penjualan Rp 5,5 Triliun hingga Akhir 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News