SURABAYA. Wacana pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan terus bergulir. Kini, pemerintah terus meracik sistem integrasi yang pas untuk menyatukan induk BUMN pelabuhan yang akan menaungi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, salah satu alternatif konsep holding perusahaan BUMN pelabuhan yang akan dikaji pemerintah adalah dengan membentuk perusahaan baru untuk menjadi perusahaan induk bagi empat BUMN pelabuhan yang sudah ada. "Bisa jasa bikin (perusahaan) baru," katanya akhir pekan lalu. Namun konsep ini bukan menjadi satu-satunya konsep yang akan dibahas pemerintah dalam pembentukan holding BUMN pelabuhan. Menurut Presiden Joko Widodo, saat ini pemerintah masih menimbang untung rugi pembentukan holding BUMN pelabuhan. Menurutnya, pemerintah juga masih mencari berbagai alternatif sistem penyatuan perusahaan pelat merah di sektor pelabuhan ini. "Tapi yang jelas sistem (BUMN pelabuhan) nantinya harus satu," ujarnya.
Pembentukan usaha baru jadi opsi holding pelabuhan
SURABAYA. Wacana pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan terus bergulir. Kini, pemerintah terus meracik sistem integrasi yang pas untuk menyatukan induk BUMN pelabuhan yang akan menaungi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, salah satu alternatif konsep holding perusahaan BUMN pelabuhan yang akan dikaji pemerintah adalah dengan membentuk perusahaan baru untuk menjadi perusahaan induk bagi empat BUMN pelabuhan yang sudah ada. "Bisa jasa bikin (perusahaan) baru," katanya akhir pekan lalu. Namun konsep ini bukan menjadi satu-satunya konsep yang akan dibahas pemerintah dalam pembentukan holding BUMN pelabuhan. Menurut Presiden Joko Widodo, saat ini pemerintah masih menimbang untung rugi pembentukan holding BUMN pelabuhan. Menurutnya, pemerintah juga masih mencari berbagai alternatif sistem penyatuan perusahaan pelat merah di sektor pelabuhan ini. "Tapi yang jelas sistem (BUMN pelabuhan) nantinya harus satu," ujarnya.