KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian insentif kepada pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi dinilai tidak efektif. 

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyampaikan pandangannya bahwa terdapat indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah dalam upaya mengajukan anggaran.

"Pemberian insentif ini tidak efektif karena sering dijadikan alat permainan oleh oknum kepala daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan penghargaan dan menghindari sanksi," ujar Trubus melalui sambungan telepon dengan tim Kontan, Senin (1/10).

Baca Juga: Deflasi Lima Bulan Beruntun, Airlangga Bantah Daya Beli Masyarakat Lesu

Ia menambahkan bahwa insentif yang semestinya dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam menangani inflasi justru sering disalahgunakan. Pemerintah daerah kerap kali hanya berfokus pada memperoleh insentif tersebut tanpa benar-benar menyelesaikan permasalahan inflasi di wilayahnya.

Manipulasi Data dan Solusi

Trubus juga menyoroti bahwa praktik manipulasi data dilakukan agar pemerintah daerah tidak dipermasalahkan dalam proses pengajuan anggaran. 

Baca Juga: Ada Manipulasi Data Inflasi, Berpotensi Melanggar Hukum dan Harus Diusut

Akibatnya, kinerja pengendalian inflasi yang sebenarnya tidak terefleksikan dengan baik dalam laporan, dan upaya untuk menyelesaikan masalah inflasi menjadi kurang optimal.

Sebagai solusi, Trubus mengusulkan agar indikator inflasi tidak lagi dijadikan syarat utama bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif. 

Dengan demikian, praktik manipulasi data yang sering terjadi dapat dihentikan, dan fokus pemerintah daerah dapat kembali diarahkan pada upaya nyata dalam menangani inflasi secara lebih substansial.

Selanjutnya: Per September, OJK Terima 12.733 Aduan Entitas Ilegal

Menarik Dibaca: MIND ID Komitmen Hilirisasi yang Berkelanjutan, Simak Caranya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .